KUALA KAPUAS — Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan guru Madrasah dari berbagai organisasi atau pokja setempat untuk menampung aspirasi terkait pengembangan pendidikan Islam dan peningkatan kesejahteraan guru.

“Mereka (guru) menyampaikan aspirasinya terkait peningkatan pengembangan pendidikan Islam dan guru,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Ilham Anwar, Minggu (19/1/2025).

Ilham Anwar menegaskan meskipun Madrasah Aliyah (MA) berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dan Provinsi, DPRD merasa memiliki tanggung jawab untuk mendorong perkembangan pendidikan Islam sesuai kapasitas anggaran daerah. “Usulan-usulan ini akan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan dan posisi anggaran keuangan daerah,” tambahnya.

Ketua PC Pergunu Kabupaten Kapuas, Suhardi, menyampaikan data terkini: Kabupaten Kapuas memiliki 192 Madrasah dengan 19.034 siswa dan 1.796 guru. Dari jumlah guru, 410 berstatus PNS, 31 PPPK, dan 1.355 Non-ASN. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi kendala utama peningkatan mutu pendidikan. Usulan yang diajukan meliputi peningkatan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), tunjangan fungsional bagi guru Non-ASN, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan seperti gedung kelas, sanitasi, laboratorium, dan perpustakaan.

RDP ini menjadi langkah penting bagi DPRD untuk menjembatani kebutuhan pendidikan Islam di Kabupaten Kapuas serta mendorong kualitas guru dan sarana belajar yang lebih baik. (red)

KUALA KAPUAS — Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Abdullah, meminta agar usulan prioritas dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kapuas Murung dapat diakomodir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Melalui Musrenbang diharapkan pembangunan yang direncanakan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Kapuas Murung,” ujar legislator Partai Golkar usai menghadiri Musrenbang di aula kantor kecamatan, Sabtu (18/1/2025).

Abdullah menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam Musrenbang sebagai cerminan komitmen pemerintah daerah. Ia berharap usulan masyarakat di kelurahan dan desa, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, hingga peternakan, dapat diakomodir secara tepat.

Musrenbang ini melibatkan pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan LSM. Masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan, termasuk fokus pada infrastruktur, peningkatan kualitas perkebunan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, dan mitigasi bencana. Hasil forum akan menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026 untuk menentukan program kerja prioritas dan alokasi anggaran. (red)

KUALA KAPUAS— Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas, Yunaningsih, berharap usulan-usulan prioritas dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Selat dapat terwujud dan diimplementasikan secara utuh.

“Semoga usulan-usulan dari kelurahan dan desa di Kecamatan Selat ini dapat terealisasi dengan baik,” ujar legislator Partai Gerindra usai menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2025 di aula kantor Kecamatan Selat, Sabtu (18/1/2025).

Yunaningsih menekankan pentingnya pembangunan yang maju dan berkeadilan. Ia memberikan apresiasi atas kegiatan Musrenbang RKPD 2026, yang telah menghasilkan kesepakatan rencana kegiatan pembangunan di kelurahan dan desa, termasuk 128 usulan yang terbagi dalam lima bidang utama. Hal ini, menurutnya, merupakan bukti sinergi semua pihak dalam mendukung pembangunan daerah.

Musrenbang dihadiri oleh Pj Bupati Kapuas Darliansyah yang diwakili Kepala Bapellitbangda Kapuas Catur Feriyanto, sejumlah anggota DPRD Dapil I Selat, Kepala OPD terkait, stakeholder, jajaran Pemkab Kapuas, unsur Tripika Kecamatan Selat, Lurah dan Kepala Desa, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (red)

KUALA KAPUAS — Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Arhensa Mullah Muhammad, menyatakan kesiapan mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Selat untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026.

“Kami sebagai anggota DPRD Kapuas wajib mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar legislator Partai Bulan Bintang (PBB) usai menghadiri Musrenbang, Jumat (17/1/2025).

Musrenbang ini dihadiri Kapolsek, Koramil, Camat, Lurah, Kepala Desa, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda. Forum ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat agar program pembangunan sesuai kebutuhan nyata dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Beragam usulan muncul, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian dan perikanan, hingga keberlanjutan lingkungan dan penanganan banjir. OPD menjelaskan mekanisme penganggaran dan prioritas program yang dapat diakomodasi dalam RKPD 2026.

Arhensa menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, pihaknya bukan sekadar penyambung lidah masyarakat, tetapi menjalankan amanah untuk memastikan setiap aspirasi terakomodir. Hasil Musrenbang nantinya akan disepakati sebagai program prioritas yang diajukan ke tingkat kabupaten, dengan tujuan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Selat. (red)