PALANGKA RAYA, kontenborneo.com DPRD Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna kedua masa sidang II tahun sidang 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD Kalteng, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Arton S Dohong, Jumat, (10/1).

Rapat paripurna tersebut secara resmi mengumumkan pembentukan Pansus DPRD Kalteng untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan.

Keempat Raperda tersebut merupakan usulan dari DPRD Kalteng sendiri dan dianggap penting untuk pembangunan daerah.

Dikatakannya, keempat raperda yang akan dibahas oleh Pansus tersebut antara lain, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Arton juga mengungkapkan, bahwa pansus akan melakukan kajian yang mendalam, mendengar masukan dari berbagai pihak, dan merumuskan draf Raperda yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng.

Ketua DPD PDI Perjuangan ini berharap, pansus dapat bekerja secara profesional dan menghasilkan raperda yang berkualitas, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng. (red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov Kalteng) resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan yang dianggap penting bagi pembangunan daerah.

“Pembentukan Pansus bertujuan mempercepat dan mengefisienkan pembahasan Raperda,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin.

Riska Agustin menyampaikan ada 3 Pansus yang dibentuk untuk membahas 4 Raperda Inisiatif DPRD tersebut.

Pansus pertama bertugas untuk membahas Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pansus kedua membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan serta Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pansus ketiga ditugaskan untuk membahas Raperda tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

Untuk susunan Pansus yang dibentuk yakni :
Pansus pertama yang membahas terkait Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.dipimpin oleh Sugiyarto sebagai Ketua, Bryan Iskandar sebagai Wakil Ketua dan Tomy Irawan Diran sebagai Sekretaris.

Pansus kedua yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan serta Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Ketua yaitu Muhajirin, Lohing Simon sebagai Wakil Ketua dan Sudarsono sebagai Sekretaris.

Pansus ketiga yakni Raperda penyelesaian Sengketa dan konflik pertanahan, sebagai Ketua yaitu M.Rusdi Gozali, Wakil Ketua : Yetro M. Yoseph dan Sekretaris : Sirajul Rahman. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (10/01/2025).

Rapur dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua, dan para Anggota  DPRD Prov. Kalteng, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. M. Katma F. Dirun, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Partai Politik, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan serta Para Tenaga Ahli DPRD Prov. Kalteng.

Dalam sambutan pengantarnya, Arton S. Dohong menyampaikan agenda rapur dewan kali ini adalah Pengumuman Panitia Khusus DPRD Prov. Kalteng dalam rangka pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng.

“Keempat Raperda tersebut merupakan usulan dari DPRD Kalteng sendiri dan dianggap penting untuk pembangunan daerah,” ucap Arton.

Adapun keempat raperda yang akan dibahas oleh Pansus tersebut masing-masing tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

“Pembentukan Pansus ini menandai dimulainya proses pembahasan yang lebih intensif terhadap keempat Raperda tersebut. Kami yakin pansus yang dibentuk ini akan bekerja secara optimal,” imbuhnya.

Arton juga mengungkapkan, bahwa pansus akan melakukan kajian yang mendalam, mendengar masukan dari berbagai pihak, dan merumuskan draf Raperda yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng.

“Kami ingin agar rancangan peraturan daerah ini bisa menjadi suatu produk hukum yang benar-benar menjadi payung hukum yang bisa melindungi masyarakat,” ujarnya. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong menegaskan komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Dikatakannya bahwa program ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat, “Kami, baik DPRD maupun Pemprov Kalteng, sangat mendukungnya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan dukungan,” ujar Arton, Jumat (10/1/2025).

Legislator dari PDI-P ini juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk program ini telah dibahas secara mendalam. Ia berharap implementasi MBG dapat berjalan lancar sesuai regulasi.

“Kami berharap program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga semuanya berjalan sukses,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan program untuk menghindari potensi permasalahan di masa depan.

“Kita semua menginginkan masyarakat, khususnya anak-anak, tumbuh sehat, cerdas, dan pintar. Itulah tujuan utama program ini,” pungkasnya. (red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H.M. Katma F. Dirun menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Jumat (10/01/2025).

Adapun rapur yang dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong ini beragendakan Pengumuman Panitia Khusus DPRD Prov. Kalteng dalam rangka pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng masing-masing tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkualitas serta Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Usai menghadiri rapur, Plt. Sekretaris Daerah H. M. Katma F. Dirun saat diwawancarai awak media mengatakan keempat Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng adalah regulasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

“Oleh karena itu Pemprov Kalteng sangat berkepentingan agar Perda ini bisa secepatnya dibahas dan pada akhirnya diharapkan dalam kurun waktu enam sampai tujuh bulan ke depan bisa ditetapkan,” ucap Katma.

Menurutnya, pentingnya Raperda ini terletak pada berbagai aspek yang dilindungi, antara lain perlindungan terhadap masyarakat, nelayan, petani, dan juga hak-hak disabilitas. “Dengan ditetapkannya perda ini diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dalam segi perlindungan hukum dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat”, bebernya.

Katma juga mengungkapkan dalam proses pembahasan Raperda ini sangat penting keterlibatan masyarakat  melalui ormas, pengiat sosial dan pelaku usaha.

“Mereka adalah sektor yang sangat vital dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi,” tandasnya. (Red)

PALANGKA RAYA, kontenborneo.com- DPRD Kalteng bentuk tiga pansus bahas empat raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna kedua masa sidang II tahun sidang 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD Kalteng, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Arton S Dohong, Jumat, (10/1).

Rapat paripurna tersebut secara resmi mengumumkan pembentukan Pansus DPRD Kalteng untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan.

Keempat Raperda tersebut merupakan usulan dari DPRD Kalteng sendiri dan dianggap penting untuk pembangunan daerah.

Dikatakannya, keempat raperda yang akan dibahas oleh Pansus tersebut antara lain, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Arton juga mengungkapkan, bahwa pansus akan melakukan kajian yang mendalam, mendengar masukan dari berbagai pihak, dan merumuskan draf Raperda yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng.

Ketua DPD PDI Perjuangan ini berharap, pansus dapat bekerja secara profesional dan menghasilkan raperda yang berkualitas, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng. (red)