PALANGKA RAYA, kontenborneo.com– Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta kepolisian di daerah setempat agar dapat memaksimalkan pencegahan peredaran narkoba dan judi online atau judol di 2025.

“Kita bisa melihat sekarang narkoba dan judi online ini juga saling berkaitan, bahkan keduanya ini sudah masuk hingga ke pelosok-pelosok daerah,” katanya di Palangka Raya, Selasa (7/1/2025).

Dirinya merasa terkejut dan prihatin, saat ia melakukan reses di Daerah Pemilihan I meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya.

Di tiga daerah itu, narkoba dan judi online menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya angka perceraian di Kalimantan Tengah.

“Berdasarkan hasil reses kami, narkoba dan judi online merupakan salah satu penyebab perceraian di Kalimantan Tengah. Dampak negatif dari kedua permasalahan ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Junaidi menyampaikan, peredaran narkoba dan maraknya judi online ini telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan tokoh masyarakat di Dapil I.

Masyarakat di tiga wilayah tersebut mendesak agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.

“Memang sebenarnya permasalahan ini harus ditangani bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja yang pada akhirnya penanganannya tidak maksimal,” ujarnya.

Politisi dari partai Demokrat ini berharap agar aparat penegak hukum dapat bersinergi dalam menanggulangi dan mencegah peredaran narkoba di Kalimantan Tengah.

Pihaknya di Komisi II DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen terus mengawasi dan mendorong pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam upaya menekan angka perceraian yang diakibatkan narkoba dan judi online. (red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024 sekaligus Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat DPRD Prov. Kalteng, Senin (6/01/2025).

Rapur ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Prov. Kalteng Riska Agustin dan dihadiri Wakil-Wakil Ketua, dan para Anggota DPRD Prov. Kalteng, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Para Pimpinan Perguruan Tinggi,Pimpinan Partai Politik, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan serta Para Tenaga Ahli DPRD Prov. Kalteng.

Dalam pidato pengantarnya, Riska Agustin menyampaikan bahwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 juga menjadi tahun penuh tantangan dan resiko. Kondisi ekonomi global yang tumbuh melambat, inflasi, gangguan rantai suplay, perubahan iklim, ketegangan geopolitik dan perang dapat berdampak pada kondisi nasional dan daerah.

“Kebijakan kenaikan ppn dan cukai 12%, pengetatan penyaluran subsidi bbm dan kenaikan energi (listrik) melalui sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK), pengenaan kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasti akan memberikan dampak ekonomi baik tekanan inflasi, kenaikan harga barang yang sangat dirasakan masyarakat khusus kelompok masyarakat menengah dan kurang mampu,” jelasnya.

Politisi dari Partai Golkar ini mengharapkan perhatian bersama untuk mencermati dan mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.

“Kita harus tetap ingat bahwa peningkatan pendapatan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting, namun kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus menjadi yang utama. Untuk itu kita ditantang mempergunakan keuangan daerah secara baik dan bertanggungjawab sesuai prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), karena uang yang kita kelola dan manfaatkan berasal dari tetesan keringat rakyat melalui pungut pajak dan retribusi,” pungkasnya. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024 sekaligus Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat DPRD Prov. Kalteng, Senin (6/01/2025).

Rapur ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Riska Agustin dan dihadiri Wakil-Wakil Ketua, dan para Anggota  DPRD Prov. Kalteng, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Para Pimpinan Perguruan Tinggi,Pimpinan Partai Politik, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan serta Para Tenaga Ahli DPRD Prov. Kalteng.

Membacakan pidato tertulis Gubernur Kalteng, Wagub Edy Pratowo menyampaikan sangat menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan Reses Tim/Kelompok Anggota DPRD Prov. Kalteng Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, sebagaimana tadi telah disampaikan hasil laporan dari Reses tersebut. Reses itu bermakna penting, sebagai  jembatan komunikasi antara anggota Dewan dengan masyarakat di konstituen atau daerah pemilihannya,  untuk turun langsung ke lapangan mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan warga.

“Menjadi harapan kita bersama, hasil kegiatan reses tersebut nanti dapat memberikan input atau masukan berharga bagi kita bersama,  dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah, agar semakin baik lagi ke depan”, tutur Wagub.

Disampaikan Wagub, pada tahun 2024 yang lalu, direncanakan ada 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas, sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024. Adapun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kemarin, sebanyak 11 (sebelas) Raperda telah berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD serta semua pihak terkait, yang telah bekerja keras bersama Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan pembahasan Raperda-Raperda itu”, ungkap Wagub.

“Namun demikian, perlu menjadi catatan kita, dari 19 Raperda yang direncanakan dalam Propemperda 2024, baru 7 (tujuh) Perda yang selesai ditetapkan. Selebihnya adalah perda di luar Propemperda dan perda yang ditetapkan tunggakan dari Propemperda tahun sebelumnya”, imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Wagub, selanjutnya, Pemprov Kalteng mengusulkan total 12 (dua belas) raperda untuk nantinya dibahas pada Tahun 2025 ini, terdiri dari 3 (tiga) buah Raperda baru, 3 (tiga) buah Raperda Kumulatif Terbuka yaitu Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan APBD Tahun Anggaran 2026, serta 6 (enam) buah Raperda yang merupakan tunggakan dari Propemperda Tahun 2024.

“Kita semua berharap, ke depan koordinasi dan kerja sama kita makin solid, agar kebijakan-kebijakan melalui Peraturan Daerah itu dapat mendatangkan keBERKAHan bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (Red)