Palangka Raya, kontenborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (10/01/2025).

Rapur dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua, dan para Anggota  DPRD Prov. Kalteng, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. M. Katma F. Dirun, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Partai Politik, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan serta Para Tenaga Ahli DPRD Prov. Kalteng.

Dalam sambutan pengantarnya, Arton S. Dohong menyampaikan agenda rapur dewan kali ini adalah Pengumuman Panitia Khusus DPRD Prov. Kalteng dalam rangka pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng.

“Keempat Raperda tersebut merupakan usulan dari DPRD Kalteng sendiri dan dianggap penting untuk pembangunan daerah,” ucap Arton.

Adapun keempat raperda yang akan dibahas oleh Pansus tersebut masing-masing tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

“Pembentukan Pansus ini menandai dimulainya proses pembahasan yang lebih intensif terhadap keempat Raperda tersebut. Kami yakin pansus yang dibentuk ini akan bekerja secara optimal,” imbuhnya.

Arton juga mengungkapkan, bahwa pansus akan melakukan kajian yang mendalam, mendengar masukan dari berbagai pihak, dan merumuskan draf Raperda yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng.

“Kami ingin agar rancangan peraturan daerah ini bisa menjadi suatu produk hukum yang benar-benar menjadi payung hukum yang bisa melindungi masyarakat,” ujarnya. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong menegaskan komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Dikatakannya bahwa program ini merupakan inisiatif dari pemerintah pusat, “Kami, baik DPRD maupun Pemprov Kalteng, sangat mendukungnya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan dukungan,” ujar Arton, Jumat (10/1/2025).

Legislator dari PDI-P ini juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk program ini telah dibahas secara mendalam. Ia berharap implementasi MBG dapat berjalan lancar sesuai regulasi.

“Kami berharap program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga semuanya berjalan sukses,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan program untuk menghindari potensi permasalahan di masa depan.

“Kita semua menginginkan masyarakat, khususnya anak-anak, tumbuh sehat, cerdas, dan pintar. Itulah tujuan utama program ini,” pungkasnya. (red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H.M. Katma F. Dirun menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Jumat (10/01/2025).

Adapun rapur yang dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Arton S. Dohong ini beragendakan Pengumuman Panitia Khusus DPRD Prov. Kalteng dalam rangka pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng masing-masing tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkualitas serta Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Usai menghadiri rapur, Plt. Sekretaris Daerah H. M. Katma F. Dirun saat diwawancarai awak media mengatakan keempat Rancangan Perda Inisiatif DPRD Prov. Kalteng adalah regulasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

“Oleh karena itu Pemprov Kalteng sangat berkepentingan agar Perda ini bisa secepatnya dibahas dan pada akhirnya diharapkan dalam kurun waktu enam sampai tujuh bulan ke depan bisa ditetapkan,” ucap Katma.

Menurutnya, pentingnya Raperda ini terletak pada berbagai aspek yang dilindungi, antara lain perlindungan terhadap masyarakat, nelayan, petani, dan juga hak-hak disabilitas. “Dengan ditetapkannya perda ini diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dalam segi perlindungan hukum dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat”, bebernya.

Katma juga mengungkapkan dalam proses pembahasan Raperda ini sangat penting keterlibatan masyarakat  melalui ormas, pengiat sosial dan pelaku usaha.

“Mereka adalah sektor yang sangat vital dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi,” tandasnya. (Red)

PALANGKA RAYA, kontenborneo.com- DPRD Kalteng bentuk tiga pansus bahas empat raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna kedua masa sidang II tahun sidang 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD Kalteng, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Arton S Dohong, Jumat, (10/1).

Rapat paripurna tersebut secara resmi mengumumkan pembentukan Pansus DPRD Kalteng untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan.

Keempat Raperda tersebut merupakan usulan dari DPRD Kalteng sendiri dan dianggap penting untuk pembangunan daerah.

Dikatakannya, keempat raperda yang akan dibahas oleh Pansus tersebut antara lain, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Raperda tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Arton juga mengungkapkan, bahwa pansus akan melakukan kajian yang mendalam, mendengar masukan dari berbagai pihak, dan merumuskan draf Raperda yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalteng.

Ketua DPD PDI Perjuangan ini berharap, pansus dapat bekerja secara profesional dan menghasilkan raperda yang berkualitas, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng. (red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat kerja pembahasan Persiapan Pembangunan Tempat Rehabilitasi Narkoba di Kalteng bersama Kepala BNN Provinsi Kalteng bertempat di ruang kerja Ketua DPRD, Kamis (9/1/2025).

Rapat kerja ini dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong beserta Wakil Ketua II, Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalteng dan Kepala BNN Provinsi Kalteng Brigjen Pol. Dr. Joko Setiono, SH., S.I.K., M.Hum didampingi para PJU.

Pada kegiatan ini membahas tentang rencana pembangunan loka rehabilitasi narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah baik dari segi kaji banding sebelum gedung dibangun maupun antisipasi operasional layanan rehabilitasi setelah gedung dibangun.

Dikesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong menyampaikan dukungan dan komitmennya untuk kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Karena meskipun BNN adalah instansi vertikal akan tetapi tugas pokok dan fungsinya adalah melindungi masyarakat Kalimantan Tengah dari ancaman bahaya narkotika sehingga perlu dukungan dari pemerintah setempat,” ucap Arton.

Harapannya, pertemuan ini akan berlanjut dengan aksi nyata dukungan DPRD Provinsi kepada BNN Provinsi Kalimantan Tengah, “khususnya dalam alokasi anggaran hibah, gedung kantor, kendaraan maupun SDM sehingga dapat terwujud Kalteng Bersinar (Bersih Narkoba),” tandasnya. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Berbagai apresiasi dari Komisi III DPRD menunjukkan dukungan yang kuat terhadap terobosan dan inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Kalteng.

Hal tersebut disampaikan para legislator dalam rapat koordinasi Komisi III DPRD Provinsi Kalteng dengan OPD Mitra. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiarto ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kalteng, Rabu (8/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Reza Prabowo, memaparkan berbagai program unggulan yang telah dan akan dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kalteng.

Reza mengungkapkan sejumlah capaian dan rencana strategis, seperti transformasi SLB konversi PKH, program Sekolah Gratis mulai Januari 2025, Kuliah Gratis, dan pengembangan platform PENA Berkah yang menghadirkan transparansi dana BOS. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh sekolah di Kalteng telah meninggalkan papan tulis kapur, beralih ke papan tulis interaktif berbasis digital.

Reza menambahkan, pada tahun 2025, sekolah di wilayah 3T akan dituntaskan dengan penyediaan fasilitas seperti speedboat, kelotok, dan Starlink. Program kesejahteraan guru juga menjadi prioritas, dengan pembangunan 5.000 rumah guru berkah dengan DP Rp10 juta yang ditanggung Pemprov. Selain itu, program gratis try out UTBK dan AMB juga telah digagas.

Paparan Reza mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD, Muhammad Anshari, yang menyebutnya sebagai sosok energik.

“Kadisdik saat ini sangat bersemangat, dan program-program yang dihadirkan sangat menjanjikan. Namun, saya mengusulkan adanya penambahan guru untuk pendidikan khusus,” ucap Anshari.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tomy Irawan Diran berharap Disdik memberikan dukungan dan support kepada Grand Finalis Duta Siswa Indonesia perwakilan Provinsi Kalteng, Fiola Arzetti Erliansyah.

Masih di tempat yang sama, Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, juga menyampaikan pujian serupa.

“Dalam waktu singkat, banyak terobosan luar biasa yang dilakukan oleh Kadisdik, meskipun baru satu tahun menjabat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar mitigasi dilakukan untuk mengantisipasi penghapusan zonasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Selain itu, saya juga mengusulkan pembangunan unit sekolah baru di sejumlah daerah karena ketimpangan jumlah SMP dan SMA yang cukup besar,” imbuhnya.

Sementara itu, Wengga dari anggota Komisi III DPRD Kalteng mengusulkan pembangunan SMK di Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang lokasinya siap digunakan.

“Saya juga menyarankan agar platform PENA Berkah dilengkapi fitur pengajuan pembangunan sekolah baru,” ujarnya. (Red)