MARABAHAN,kontenborneo – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengambil langkah konkret dalam mentransformasi tata kelola kepegawaian dengan mematangkan penerapan sistem Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, H. Zulkipli Yadi Noor, memimpin langsung jalannya Technical Meeting dan Pra-Ekspose Implementasi Manajemen Talenta yang berlangsung secara daring dari ruang kerjanya pada Kamis (23/04).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Asisten Sekda, Kabag Hukum, serta jajaran staf terkait. Rapat strategis ini melibatkan Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarbaru dan BKN Pusat guna menyamakan persepsi teknis mengenai standar baru pengelolaan ASN di lingkungan Pemkab Batola.
Zulkipli menjelaskan bahwa sistem ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pola pengisian jabatan dan pengembangan karier yang lebih objektif, transparan, dan terukur berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai.
“Hari ini kita melaksanakan technical meeting bersama BKN Pusat dan BKN Banjarbaru. Kedepannya, kita akan menerapkan manajemen talenta untuk memastikan pengisian jabatan maupun pengembangan pegawai di Barito Kuala dilakukan secara tepat sasaran,” ujar Zulkipli secara tegas usai pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan segera menindaklanjuti hasil koordinasi ini ke level yang lebih tinggi. Pihaknya menjadwalkan presentasi kesiapan daerah di hadapan otoritas pusat dalam waktu dekat.
“Setelah technical meeting ini, kita akan melaksanakan ekspose di BKN Pusat. Nanti akan ada diskusi lebih lanjut, jika kita dinilai sudah memenuhi syarat, maka proses manajemen talenta di Barito Kuala akan segera kita laksanakan secara penuh,” pungkas Zulkipli.
Penerapan Manajemen Talenta ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk menghapus subjektivitas dalam promosi jabatan. Dengan sistem ini, Pemkab Batola berkomitmen menjalankan sistem merit yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil bagi seluruh ASN. (red/kontenborneo/diskominfo)