NUSANTARA, KONTENBORNEO – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Sabtu (24/1/2026). Kehadiran Basuki ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memantapkan peran masyarakat adat dalam pembangunan IKN.
Mubes yang berlangsung di Multifunction Hall Kantor Bersama 3 ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi masyarakat Dayak. Mereka bersiap menyambut transformasi Nusantara yang akan menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028 mendatang.
Dalam sambutannya, Basuki menegaskan bahwa PDKT memegang peran vital dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya di IKN.
“Saya berharap PDKT selalu mengambil bagian dalam langkah strategis membangun IKN. Secara pribadi, saya merasakan betul dukungan kuat dari PDKT terhadap keberlanjutan proyek ini,” ujar Basuki dengan optimistis.
Basuki juga memaparkan bukti nyata keterlibatan warga lokal. Saat ini, Otorita IKN telah mempekerjakan sekitar 30 persen pegawai yang berasal dari masyarakat Kalimantan Timur. Selain itu, Otorita IKN kini tengah mengembangkan cultural center (pusat kebudayaan) sebagai ruang publik bagi masyarakat di masa depan.
Senada dengan Basuki, Ketua Umum PDKT Syaharie Jaang melihat perpindahan ibu kota sebagai peluang emas. Ia mendorong masyarakat Dayak untuk segera meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing.
“Kita harus menyiapkan diri. Tanpa pendidikan dan kualitas, kita hanya akan terpinggirkan di daerah sendiri. Kita harus mewujudkan masyarakat Dayak yang berkualitas menuju Indonesia Emas,” tegas Jaang.
Dukungan juga mengalir dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Seno Aji mengapresiasi langkah PDKT yang menjadikan Mubes ini sebagai ruang penguatan peran etnis asli Kalimantan. Ia menyebut Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan Kalimantan Timur.
Melalui forum ini, Otorita IKN kembali menjanjikan pembangunan Nusantara yang inklusif dan berkeadilan. Mereka memposisikan masyarakat adat sebagai aktor utama pembangunan, bukan sekadar penonton, demi mewujudkan ibu kota yang berkelanjutan pada 2028.(red/kontenborneo/OIKN)
