Palangka Raya, kontenborneo.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kalteng, Jalan S. Parman, Palangka Raya, Selasa (4/2/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD Prov. Kalteng, H. Aryawan didampingi Sekretaris Dinas PMD Prov. Kalteng, seluruh Kepala Bidang serta Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas PMD Prov. Kalteng.

Dalam pertemuan ini, membahas pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Tahun 2025 dari mitra kerja Komisi IV, dimana Dinas PMD Prov. Kalteng merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi IV.

Dalam pertemuan ini, beberapa isu strategis yang dibahas diantaranya mengenai kondisi BUMDes di Kalimantan Tengah, Kapasitas Aparatur Desa, serta Kelembagaan di Desa.

Aryawan menegaskan bahwa Dinas PMD Prov. Kalteng akan terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap melalui pertemuan hari ini, Dinas PMD Prov. Kalteng dapat menguatkan program dan kegiatan yang lebih matang dan terarah, sehingga urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalimantan Tengah dapat terlaksana secara baik dan efisien,” ucap Aryawan.

Rapat ini merupakan forum strategis agar program kerja antara eksekutif dan legislatif dapat bersinergi demi mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih optimal dan lebih maju. DPRD dan Dinas PMD Prov. Kalteng berharap melalui kolaborasi ini, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan dilaksanakannya RDP ini, setiap program yang direncanakan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Guna memantapkan dan menyelaraskan pelaksanaan program kerja mitra Komisi IV dalam Anggaran Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kalteng, Jalan S. Parman, Palangka Raya, Selasa (4/2/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin jalannya diskusi dan dihadiri langsung oleh Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung didampingi Sekretaris Bapperida, seluruh Kepala Bidang serta sejumlah Pejabat Fungsional di lingkungan Bapperida Prov. Kalteng.

Dalam pertemuan ini, berbagai isu strategis dibahas, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, pengembangan pelabuhan, peningkatan kualitas jaringan jalan, serta implementasi program strategis nasional di wilayah Kalimantan Tengah.

Leonard S. Ampung menegaskan bahwa Bapperida akan terus berupaya meningkatkan efektivitas perencanaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harapkan dengan pertemuan hari ini, Bapperida dapat memiliki perencanaan yang lebih tajam dan terarah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta menekan angka kemiskinan. Selain itu, kita juga berupaya agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah semakin baik dan berkualitas,” ujar Leonard.

Rapat ini menjadi forum strategis dalam mensinergikan program kerja antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan pembangunan yang lebih optimal di Kalimantan Tengah. DPRD dan Bapperida berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Dengan adanya RDP ini, diharapkan setiap program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. (Red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kallimantan Tengah (Kalteng) meminta PT Bank Kalteng untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan perbankan yang cepat, efisien dan inklusif. Hal ini dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono Selasa (4/2/2025) di Palangka Raya.

Memang sejauh ini kata dia, Bank Kalteng mengalami perkembangan positif. Baik terkait aset dan sektor keuangan perbankan. Hanya saja, berbagai aspek pelayanan perbankan perlu terus ditingkatkan.

“Kami minta jajaran pengurus PT Bank Kalteng untuk terus berinovasi, guna meningkatkan kualitas pelayanan perbankan,” ucapnya,

Adapun kualitas pelayanan perbankan yang dimaksud lanjut Purdiono, diantaranya mencakup berbagai pelayanan publik pada unit perbankan.

“Sebut saja dalam hal pelayanan transaksi pada setiap unit perbankan, maka perlu didukung dengan loket-loket pelayanan yang memadai, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang cepat,” ungkapnya.

Selain hal tersebut, politikus Partai Golkar ini juga berharap Bank Kalteng dapat terus meningkatkan pelayanan berbasis digital, sehingga memudahkan akses masyarakat yang saat ini semakin tinggi dalam mendapatkan pelayanan perbankan.

“Dengan penguatan pelayanan digital kepada masyarakat, maka dapat semakin memperkokoh posisi Bank Kalteng untuk mampu bersaing di era digital,” tambahnya.

Guna mencapai semua itu jelas Purdiono, maka sebagai solusinya diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Terutama dalam hal kompetensi penguasaan teknologi berbasis digital.

“Penguatan SDM yang berorientasi pada penguasaan teknologi digital saat ini sangat diperlukan guna mempercepat interaksi dengan nasabah. Ini yang harus diperhatikan agar pelayanan pada Bank Kalteng lebih cepat, efisien dan inklusif,” tutupnya.(red)

Palangka Raya, kontenborneo.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, Senin (3/2/2025) bertempat di Ruang Rapat OPAD Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut terkait tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja yang diselenggarakan pada 21 Januari 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu untuk membahas Proyeksi dan Strategi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberlakuan Opsen Pajak dan hal lain yang dianggap perlu. Pertemuan ini selanjutnya akan menentukan upaya peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya.

Beberapa hal yang turut dibahas dalam pertemuan kali ini adalah tentang kenaikan tarif pajak kendaraan pada tahun 2025, ketransparanan dalam sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan SOP yang harus diketahui oleh masyarakat, serta tentang inisiatif dewan untuk membuat Perda perlindungan untuk petani sawit, juga dalam bidang pertanian dan budidaya kelautan.

Ketua Komisi I, Muhajirin menyampaikan bahwa lumbung PAD adalah dari Badan Pendapatan Daerah. “Oleh karena itu, Komisi I DPRD siap membantu dan memfasilitasi dalam segi sarana dan prasarana demi mengupayakan pencapaian target PAD di Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi I, Yohanes Freddy Ering menyampaikan kesiapan untuk membantu jika terdapat kendala pada UPT Samsat dalam proses penanganan pajak kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Prov. Kalteng, Anang Dirjo juga menyampaikan beberapa upaya inovasi yang telah dilakukan oleh Bapenda dan UPT Samsat se – Kalimantan Tengah untuk mempermudah masyarakat dalam proses membayar pajak kendaraan.

“Kami telah melakukan beberapa inovasi yang terdapat di masing-masing UPT Samsat pada 14 Kabupaten/Kota, diantaranya Samsat Keliling (SAMKEL), Mall Pelayanan Samsat, Samsat Drive Thru, serta ada juga pelayanan yang disediakan di cafe-cafe Samsat di beberapa UPT Samsat. Kami juga menyediakan aplikasi pembayaran pajak secara online melalui aplikasi E-Pahari,” tuturnya.

Anang Dirjo juga menambahkan, bahwa Bapenda tengah berusaha untuk mempermudah masyarakat untuk transaksi non tunai, agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan.

“Dengan disediakannya inovasi pembayaran pajak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi repot mendatangi kantor Samsat untuk membayarkan pajak kendaraan mereka,” pungkasnya. (Red)