KUALA KAPUAS, kontenborneo.com– Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Arhensa Mullah Muhammad, mendorong pemerintah daerah agar lebih memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) di wilayah setempat. Menurut Arhensa, Tagana memiliki peran strategis dalam penanganan bencana, terutama dalam memberikan pertolongan dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

“Tagana merupakan garda terdepan dalam situasi darurat. Namun mereka masih kerap bekerja dengan keterbatasan fasilitas serta minimnya anggaran pendukung,” ujar politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini di Kuala Kapuas, Senin (3/2/2025).

Ia menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, Arhensa meminta adanya dukungan lebih optimal, baik dari segi penyediaan anggaran, peralatan penunjang, hingga pelatihan yang memadai bagi para relawan. Lebih lanjut, Arhensa juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemanusiaan seperti Tagana, demi meningkatkan kesiapsiagaan serta respons cepat saat bencana terjadi.

“Dengan dukungan yang layak, saya yakin Tagana dapat bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugas kemanusiaannya,” tambah legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas I, Kecamatan Selat tersebut.

Arhensa dalam hal ini akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi Tagana, termasuk pemberian insentif dan penyediaan perlengkapan yang sesuai standar.

“Ini penting sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi tinggi para anggota Tagana yang selama ini telah hadir di tengah masyarakat saat bencana melanda,” pungkas Arhensa.

Ia berharap ke depan Tagana bisa semakin diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun operasional, mengingat peran vital mereka dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas. (red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Jakarta, Kontenborneo.com – Dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan dalam suatu daerah bukan hanya tanggungjawab Pemerintah akan tetapi dukungan Pihak Swasta sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan baik mendukung pembangunan infrastruktur, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, lapangan kerja, pengembangan usaha kecil menengah dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Bupati Murung Raya , Hermon di kegiatan yang mengusung tema “Temu Investor Kabupaten Murung Raya”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Dukungan pembangunan menerapkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, untuk tercapainya pembangunan yang baik maka pihak perusahaan menerapkan good mining practices, good forestry practices and good plantation practices, menjalankan usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan dapat menaati aturan Perundangan yang berlaku serta merencanakan pembangunan dengan baik,” jelas Hermon.

Dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terdapat 8 (delapan) poin dasar yang perlu perhatikan antara lain bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Infrastruktur, pendapatan riil & pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pengelolaan lingkungan serta kelembagaan.

Saya menekankan beberapa point penting diatas agar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selaras dan sinergi dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam program prioritas Kabupaten Murung Raya serta untuk menyukseskan visi dan misi Kabupaten Murung Raya, Maju, Mandiri dan Sejahtera,” kata Hermon.

Lanjut Hermon juga mengatakan, temu investor ini sangatlah perlu karena sebagai ajang silaturahmi serta sinergitas, kolaborasi, komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan pihak perusahaan pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang berinvestasi di Kabupaten Murung Raya.

Dengan acara temu investasi ini diharapkan nanti akan ada hasil baik dengan kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam bentuk MoU.

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Jakarta, kontenborneo.comPemerintah Kabupaten  Murung Raya  menggelar kegiatan “Temu Investor Kabupaten Murung Raya”, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Mura, Hermon, Ketua DPRD Mura, Rumiadi, Wakil Ketua I DPRD Mura, Dina Maulidah, Wakil Ketua II DPRD Mura, Likon, sejumlah Anggota DPRD Mura, Pj Sekda Mura, Rudie Roy, Pihak Perusahaan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkab Mura, sejumlah Camat dan tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya Kepala Bapperida Kab.Mura, Ferry Hardi menyampaikan kegiatan Temu Investor salah satunya untuk menciptakan iklim usaha yang baik untuk menarik investasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha regional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian regional serta mempercepat peningkatan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya,” tuturnya.

Sementara, Pj Bupati Mura, Hermon dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Temu Investor sebagai salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemegang izin pertambangan, izin kehutanan dan izin perkebunan dengan Pemkab Mura untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saya selaku Pj Bupati Mura sangat menyambut baik dan dengan tangan terbuka juga memberikan peluang seluas-luasnya untuk berinvestasi di Kabupaten Murung Raya. Harapan kita agar para investor yang menanamkan modalnya untuk selalu mejaga komunikasi intens secara konprehensif baik ditingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun semua lapisan masyarakat,” kata Hermon.

Hermon juga menekankan agar semua pihak menjaga sinergisitas sehingga kondusifitas dalam dunia investasi di Kabupaten Murung Raya bisa terjaga dengan baik yang akhirnya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dengan membuka peluang kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru.

Diakhir acara dilakukan penadatanganan MoU dari Pemerintah dengan pihak investor serta pemberian apresiasi dari Pemkab Mura kepada PT Adaro Minerals Indonesia atas pengelolaan lingkungan pertambangan.(red)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

PALANGKA RAYA, kontenborneo.com –
Satlantas Polresta Palangka Raya, setelah melakukan operasi penertiban terhadap Balap liar kembali mendapati pengendara yang masih menggunakan knalpot brong, yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas.

Kegiatan penertiban ini dilakukan untuk menindak tegas pengendara yang melanggar aturan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Kasatlantas Polresta Palangka Raya, AKP Egidio Sumilat, menjelaskan bahwa meskipun sudah dilakukan penertiban, pihaknya masih menemukan pengendara yang menggunakan knalpot brong, yang dapat menimbulkan kebisingan dan potensi gangguan keamanan.

“Kami akan terus melakukan patroli dan penertiban untuk memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Pengendara yang melanggar akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya mewakili Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, Minggu (2/2/2025) siang.

Satlantas Polresta Palangka Raya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Zal

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

KUALA KAPUAS, kontenborneo.com — Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas periode 2024–2029 menjalani Medical Check Up (MCU) perdana. Pemeriksaan kesehatan ini berlangsung pada Rabu (29/1/2025) hingga Minggu (2/2/2025) di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas, Pery Noah, membenarkan bahwa tes kesehatan diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota dewan sebagai bagian dari agenda rutin untuk memastikan kondisi fisik yang prima dalam menjalankan tugas.

“Tes kesehatan dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta,” ujar Pery.

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk menunjang mobilitas dan produktivitas anggota dewan, Ia juga berharap seluruh anggota DPRD dapat mengikuti tes ini dengan baik agar dapat mengetahui kondisi kesehatan secara dini.

“Mobilitas tinggi dan harus sehat, makanya penting pemeriksaan kesehatan,Harapan kita, dapat deteksi awal kondisi kesehatan para anggota DPRD Kapuas,” pungkas Ardiansyah

(red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Kuala Kapuas, kontenborneo.com – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan, ,mendorong optimalisasi peran Posyandu di setiap desa. Ia menilai Posyandu adalah garda terdepan dalam pencegahan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak.Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,

“Keberadaan Posyandu sangat penting, khususnya untuk edukasi gizi dan kesehatan dasar di tingkat keluarga,” ucap Algrin, Kamis (1/2/2025).

Legislator dari Fraksi Golkar ini berharap kader Posyandu dibekali pelatihan rutin dan mendapat insentif layak agar lebih semangat dalam menjalankan tugas.

“Kita tidak bisa mengandalkan semangat saja. Harus ada penghargaan bagi mereka yang sudah mengabdi di lapangan,” tambahnya.

Wakil rakyat dari Dapil II ini juga meminta agar pengadaan alat penunjang Posyandu, seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, hingga vitamin, diperhatikan pemerintah.

“Fasilitas Posyandu harus diperbarui secara berkala agar layanan kepada masyarakat semakin maksimal,” jelasnya.

Algrin Gasan yang juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Kapuas berkomitmen memperjuangkan penguatan program kesehatan berbasis masyarakat di desa-desa terpencil.(red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Marabahan,kontenborneo.com – Penjabat (Pj) Bupati Dinansyah dampingi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kunjungi Desa Bangkit Baru Kec. Mandastana Barito Kuala dalam rangka penyerahan bantuan korban banjir pada Sabtu (25/01) pagi.

Total di Kabupaten Barito Kuala ada 17 Kecamatan yang terdampak banjir di awal tahun 2025 ini, banjir tersebut terdampak pada 3.521 Kepala Keluarga (KK). Di Mandastana sendiri ada Sepuluh desa yang terendam banjir, Tiga diantaranya yang parah adalah desa Pantai Hambawang berdampak pada 95 KK , desa Tatah Halayung 181 KK dan Antasan Segara 173 KK.

Dinansyah dalam sambutannya sampaikan terima kasihnya kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah turun memberikan tindakan dan bantuan terhadap korban bencana banjir di daerah Barito Kuala.

Kami atas nama masyarakat dan pemerintah Barito Kuala mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab. Barito Kuala melalui BPBD dan relawan yang telah melakukan berbagai tindakan dan bantuan untuk korban bencana banjir,” pungkas Dinansyah.

Adapun setiap KK menerima bantuan dari dana APBD melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel berupa beras, mie instan, kopi, teh dan gula. Sedangkan dari partisipasi SKPD adalah minyak goreng dan air mineral.

Terdapat juga sumbangan secara pribadi, Gubernur H Muhidin menambahkan isi paket bantuan dengan menyumbang 10 biji telur ayam ras dan uang tunai masing-masing Rp100 ribu untuk 500 KK terdampak banjir dari 3 desa di Kecamatan Mandastana.

Kemudian sumbangan dari Kementerian Sosial berupa makanan siap saji, lauk pauk siap saji, perlengkapan keluarga, selimut, perlengkapan bayi, sendang bayi, sendang anak, sendang dewasa dan makanan anak. Total bantuan sebanyak 14 item yang disalurkan sesuai keperluan warga.

Jangan lihat isinya, tapi bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi. Apapun yang diberikan hari ini mudah-mudahan diberikan berkah, baik dari yang menerima maupun yang menyumbang,” ujar Gubernur Kalsel H. Muhidin.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di dampingi PJ. Bupati Dinansyah, Plh Sekretaris daerah Prov. Kalimantan Selatan, para anggota Forkopimda dan sekretaris daerah Kab. Barito Kuala. Setelah itu rombongan bergegas melakukan peninjauan bencana banjir di kawasan Mandastana. (red/MC Batola)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Nusantara, Kontenborneo.com – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Agung Wicaksono, memberikan update mengenai sejumlah proyek di IKN yang telah melakukan groundbreaking tetapi belum memulai pembangunan secara menyeluruh.

Sebelumnya pada hari Jumat (24/01/2025), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Nusantara, pada Jumat (24/01/2025). Adapun pimpinan MPR yang hadir adalah H. Ahmad Muzani, ⁠Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA, Dr. H. Eddy Dwiyanto Soeparno, SH., MH, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc, AM. Akbar Supratman, SH.

Dalam kesempatan itu, delegasi pimpinan MPR RI didampingi pimpinan fraksi/kelompok DPD di MPR, pimpinan alat kelengkapan MPR (Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian dan Badan Penganggaran) serta Komisi Kajian Ketatanegaraan, datang untuk melihat perkembangan pembangunan IKN.

Agung menjelaskan bahwa setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam PKS. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan pembangunan serta mulai beroperasi. Jadi semuanya berjalan sesuai timeline,” ungkap Agung pada Sabtu (25/01/2025).

Ia menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal ini diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

Selain itu, Agung Wicaksono mengatakan, fokus pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini adalah WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap. Agung juga mengatakan bahwa minat investor yang telah melakukan groundbreaking sudah meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses untuk dibangun.

Antusiasme investor sangat besar. Beberapa sudah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kepastian anggaran APBN untuk Otorita IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP hingga WP 1B dan 1C di lokasi persil investor yang sudah melakukan groundbreaking,” tambah Agung.

Terkait anggaran APBN Rp 48,8 triliun yang dikucurkan Presiden Prabowo Subianto untuk kelanjutan pembangunan IKN, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menilai, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan di periode 2025-2029.

”Rp 48,8 triliun oleh Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN. Untuk menyelesaikan target tersebut tahun 2025 – 2029 dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. “Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada Otorita IKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” jelas Basuki Hadimuljono.

Sementara itu Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN) Sony Subrata menjelaskan, ada sejumlah proyek di IKN yang sudah diselesaikan oleh investor dan masih ada yang dalam proses pembangunan. Hal ini menurut Sony dikarenakan, semua proyek pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang sangat kompleks.

Para investor di IKN ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain dan persiapan pembangunan. Selain itu dari Otorita IKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (multi utility tunnel). Semua berjalan sesuai rencana dan kalau ada sedikit kendala teknis dilapangan atau dari sisi administrasi, itu wajar. Semua investor merasakan bahwa Otorita IKN selalu tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota adalah pekerjaan besar yang kompleks. Yang penting bagi para investor, bahwa IKN adalah peluang investasi yang sangat menarik,” ungkap Sony Subrata.

Pembangunan yang dijelaskan Sony Subrata ini mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya—semua elemen penting yang memungkinkan investor memulai proyek mereka dengan baik. Salah satu perhatian utama para investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang menjadi pasar utama bagi proyek-proyek mereka. Rencana pengembangan IKN dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.

Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah. Rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan hadir di IKN.(red/Humas Otorita Ibu Kota Nusantara)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Katingan, kontenborneo.com – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang keuangan dan pemerintahan, Jumat (31/1/2025).

Fokus utama kunjungan ini adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Katingan, khususnya dalam pengelolaan wisata budaya.

Kedatangan Wakil Ketua DPRD Prov Kalteng tersebut disambut langsung oleh Kepala Disbudporapar Katingan Kalpin, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.

Pada kesempatan tersebut Muhammad Ansyari menyampaikan bahwa masalah budaya perlu di explore lebih luas.

“Kita berpikir bagaimana budaya Kalteng ini mengakar namun tetap menojolkan keramahan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disbudporapar Katingan Kalpin menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan tersebut.

Ia mengharapkan melalui pertemuan ini, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin kuat dalam mendukung pengelolaan aset wisata dan budaya yang lebih efektif serta berkelanjutan. (red)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

PALANGKA RAYA, kontenborneo.com –
Untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kunjungan tahanan, Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polresta Palangka Raya melaksanakan pengawasan ketat terhadap keluarga yang membesuk tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolresta.

Dalam pengaturan kunjungan, setiap keluarga diberikan waktu maksimal 10 menit untuk bertemu dengan tahanan, guna menjaga kelancaran kegiatan dan memastikan semua keluarga mendapatkan kesempatan.

Kasattahti Polresta Palangka Raya AKP Erwin Apriadi menjelaskan, bahwa pihaknya menerapkan pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah potensi pelanggaran atau penyelundupan barang terlarang.

“Kami mengutamakan keamanan dalam setiap kunjungan, baik untuk tahanan maupun keluarga yang datang.

Waktu kunjungan juga dibatasi untuk menjaga efisiensi dan ketertiban,” katanya mewakili Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, Kamis (30/1/2025) siang.

Proses pengawasan meliputi pemeriksaan barang bawaan dan pendampingan selama kunjungan berlangsung.

Keluarga yang datang juga diberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi selama berada di lingkungan Rutan Mapolresta.

Dengan langkah ini, diharapkan kunjungan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Mapolresta Palangka Raya. Zal

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads