KUALA KAPUAS, KONTENBORNEO.COM – Masyarakat Kecamatan Basarang memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Perencanaan 2026 untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPRD Kapuas, Algrin Gasan, bersama perwakilan dari pemerintah daerah. Dalam musyawarah tersebut, warga mengusulkan sejumlah program prioritas seperti pembangunan dan perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan untuk sektor pertanian dan pelaku UMKM.

Algrin Gasan mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting agar program pembangunan yang disusun benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran,” ujar Algrin, Sabtu (15/2/2025).

Hasil Musrenbang akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan dalam APBD 2026. Algrin juga menekankan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus dalam satu tahun anggaran, namun kebutuhan mendesak akan diprioritaskan.

“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar suara masyarakat didengar dan diwujudkan dalam program pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap Musrenbang ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kecamatan Basarang. (Red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Marabahan, Kontenborneo.com – Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor pimpin Rapat koordinasi stunting terkait peluncuran program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) di Barito Kuala, berlangsung di aula Mufakat pada Kamis (13/2).

Program Genting merupakan Upaya percepatan penurunan angka stunting yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai wujud gotong royong lintas sektor.

Rapat koordinasi yang mengundang sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perusahaan yang berada di wilayah kabupaten Barito Kuala, diharapkan Zulkipli dapat berperan turut serta ikut menekan angka stunting salah satunya melalui program Genting.

Bagaimana mewarisi generasi yang sehat, cerdas harus kita dorong secara bersama-sama agar Stunting bisa turun. Ini adalah upaya-upaya agar stunting dapat ditekan sehingga generasi emas bisa tercipta. Dalam rangka itu perlu gotong royong karena jika hanya mengharapkan APBD akan terasa berat, Barito Kuala angka prevalensi stunting tahun 2023 diangka 15,9% maka kita perlu gotong royong melalui Gerakan orang tua asuh cegah stunting,” pungkasnya.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) Ahmad Wahyuni, sampaikan program anak asuh stunting adalah dari keluarga sasaran yang memiliki ibu hamil, ibu yang memiliki Baduta 0-23 bulan beresiko stunting dan atau berada pada tingkat kesejahteraan rendah.

“tujuan dari program Genting adalah Upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan tidak stunting, gerakan ini juga meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting, Ini merupakan Langkah strategis yang harus kita lakukan dan dukung bersama,” ujarnya.

Terdapat empat jenis bantuan dalam pelaksanaan Genting, yaitu bantuan nutrisi pemberian makananan siap santap, bantuan non nutrisi meliputi perbaikan jamban dan rumah layak huni, bantuan akses air bersih dan bantuan meliputi edukasi pencegahan pada remaja, calon pengantin serta edukasi ibu hamil. (Red/Kominfo)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

KUALA KAPUAS, kontenborneo – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait sengketa Pilkada Kabupaten Kapuas. Dengan adanya putusan MK tersebut dinilai menjadi momen krusial bagi seluruh komponen di daerah itu untuk kembali bersatu dan harmonis.

“Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi yang seharusnya memperkuat rasa persatuan kita sebagai bangsa. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai merusak keharmonisan yang telah kita bangun. Sekarang saatnya kita bersatu kembali,” kata Ketua Gerakan Dayak Nasional (Gerdayak) Kabupaten Kapuas, Thosibae Limin.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, sikap saling menghormati dan kebersamaan harus tetap dijaga demi kedamaian daerah.

“Apapun hasil keputusan MK, mari kita terima dengan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Jangan sampai berita bohong atau provokasi memecah belah kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, Thosibae menekankan pentingnya gotong royong dan kerjasama dalam menghadapi situasi pasca Pilkada. Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi dan tetap menjaga stabilitas daerah.

“Dengan kedewasaan berpikir dan semangat kebersamaan, kita bisa membangun Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita jaga daerah kita agar tetap aman, damai, dan sejahtera,” kata Thosibae Limin yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kapuas.

Terpisah, Ketua Pemuda Pancasila Kapuas Risbend Asmin sekaligus Ketua Bakormad Kapuas juga mengimbau hal serupa. Dia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam ajakannya, ia menekankan pentingnya menciptakan situasi yang tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan dan kebersamaan harus tetap kita jaga,” ujar Risbend Asmin.

Dia mengingatkan masyarakat agar selalu mengedepankan sikap dewasa dan bijak dalam menyikapi dinamika politik. Menurutnya, dengan kebersamaan dan rasa tanggung jawab bersama, Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah akan tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan nyaman bagi semua.

“Saya yakin dengan kebersamaan dan kedewasaan kita semua, Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah akan tetap aman dan nyaman. Mari kita jaga persatuan, demi masa depan yang lebih baik,” tutupnya. (*)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

 

KUALA KUAYAN, kontenborneo.com —Hari kedua pencarian terhadap dua orang terbawa arus di sungai Mentaya Kel. Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

Identitas kedua korban tersebut an. Riko (9) lakis dan Joshua (12) lakis, merupakan warga Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu.

Berdasarkan kronologis yang diberikan saksi pada Kamis (12/02/2025) sekitar pukul 14.00 WIB. Korban bersama temannya mandi di pinggir sungai tetapi korban tidak bisa berenang kemudian terbawa arus dan tenggelam, teman korban berusaha menolong tetapi tidak mampu.

Mendapat informasi tersebut pada Rabu (12/02/2025) dari bapak M. Abadi anggota DPRD Kotim, Kepala Kantor SAR Palangka Raya AA Ketut Alit Supartana melalui pelaksana harian Maulana Abdillah langsung memberangkatkan satu tim dari Pos Pencarian dan Pertolongan (SAR) Sampit untuk melakukan pencarian terhadap korban.

“Setelah berkoordinasi dengan Instansi terkait, kami segera berangkatkan satu tim untuk melaksanakan pencarian orang tenggelam di Sungai Mentaya.” ungkap Maulana

Khairil selaku Koordinator Lapangan Basarnas mengatakan “Pencarian masih difokuskan di search area yang sudah ditentukan. “Kami masih mengupayakan pencarian dan selalu berharap Tim SAR Gabungan dapat segera menemukan korban.” tutup Khairil.

Hingga berita ini diterbitkan korban masih belum ditemukan.

Unsur SAR yang terlibat dalam pencarian antara lain Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Sampit, Polsek Mentaya Hulu, BPBD Kab.Kotim, Koramil 1015-08 Kuala Kuayan, Aparat Kecamatan Mentaya Hulu, Keluarga korban dan warga setempat. Zal

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

MARABAHAN, kontenborneo.com–Komisi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Batola bahas renana peraturan daerah (Raperda) Pembangunan Perumahan dan Pembangunan Permukiman, Rabu (12/02/2025).

Ketua Komisi Gabungan DPRD Batola, H Maslan, selepas rapat mengatakan, untuk sementara ini masih dalam tahapan proses pembahasan Raperda Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

Menurut politisi Nasdem ini, setelah pembahasan selesai, maka rencana selanjutnya dilakukan studi komperatif ke daerah lain dalam rangka memenuhi penyempurnaan raperda tersebut.

“Rencana setelah ini difasilitasi lagi Biro Hukum Setdaprov Kalsel dan setelah itu pembahasan lagi,” ungkap H Maslan.

Dijelaskannya, masih ada tiga tahapan lagi dan setelah itu baru finalisasi Raperda Pembangunan Perumahan dan Pembangunan Permukiman tersebut.

Dia berharap, dengan adanya Perda Pembangunan Perumahan dan Pembangunan Permukiman di Batola, ada acuan pengembagan perumahan san permukinan.

Kemudian, sambung H Maslan, pimpinan Batola baru punya visi dan misi bisa diselaraskan dengan perda tersebut nantinya.

“Jadi setiap 5 tahun nanti ada evaluasi dan dengan adanya perda tersebut lebih memantabkan pembangunan kedepan, baik kawasan perumahan maupun permukiman. Bahkan, kedepan tidak akan ada tabrakan dengan RTRW,” demikian tandasnya.(red)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

MARABAHAN,kontenborneo.com–Komisi I DPRD Batola mendukung rencana dimekarkannya Desa Semangat Dalam, kecamatan Alalak menjadi tiga desa.

Komisi I DPRD Batola, HD Estiningrum menyatakan, DPRD Batola sangat mendukung rencana pemekaran Desa Semangat Dalam, karena jumlah penduduknya sudah sangat padat dan jumlah RT juga banyak.

“Sehingga berdampak pada insentif RT tidak bisa dinaikan. Saat ini jumlahnya ada 53 RT kalau kita tidak dimekarkan, maka dikhawatirkan dana desa terpengaruh dengan pembayaran insentif RT,” ungkap anggota Komisi I DPRD Batola, HD Estiningrum, Rabu (12/02/2025).

Rencananya pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi tiga, teranga dia, yakni Desa Semangat Dalam, Semangat Tengah dan Semangat Luar.
Tapi karena ada moratorium, sebut politisi PAN Batola ini, jadi belum bisa lakukan tapi untuk persyaratan sudah dipenuhi semua.

“Kemarin kami sudah ke BIG terkait batas-batas desa. Artinya sudah clear semua dan menunggu perturan moratorium itu nanti dicabut oleh pemerintah baru kita bisa melakukan pemekaran,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Batola, Yamani, terkait usulan pemekaran Desa Semangat Dalam pihaknya kemarin bersama rombongan Komisi I ke Kemendagri.
“Di Kementerian Dalam Negeri usulan itu sudah mereka terima. Jadi tinggal koordinasi desa dengan kabupaten dan provinsi untuk penanganan lebih lanjut,” terang politisi PPP Batola.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala (DPMD Batola), Kalimantan Selatan Mochamad Aziz menyebutkan, Desa Semangat Dalam di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola segera dimekarkan menjadi tiga desa. (red)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

MARABAHAN,Kontenborneo.comKomisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) menerima Huma Mufakat terkait usulan pelestarian budaya dan bahasa Bakumpai, ruang rapat DPRD setempat. Rabu (12/02/2025).

Hari ini kita kedatangan tamu dari Huma Mufakat yang fokus dalam pelestarian budaya dan bahasa Bakumpai,” ujar Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola, Agung Purnomo.

Menurut dia, dalam pertemuan itu pihaknya juga mengundang pemerintah daerah dari Disparbudpar Batola, khususnya bidang budaya.

Kita tadi sudah mendengarkan semua keluh kesah dari kawan-kawan kita Huma Mufakat dan kami mengambil kesimpulan dan sepakat melestatikan budaya kita,” ungkap Agung.

Karena memang wilayah Batola, jelas dia, mempunyai kekayaan budaya Bakumpai, baik itu bahasa maupun budaya yang ada di Batola.

Kita juga harus melestarikan, termasuk didalamnya nanti Bahasa Banjar, Bahasa Pesisir Berangas dan semua bahasa yang ada di Batola,Hari ini usulan mereka terkait payung hukum berupa raperda dan kita serahkan ke pemerintah daerah agar bisa dirancang untuk melestarikan budaya di Batola” tegas Agung.

Sementara, perwakilan akademisi, Ida Royani mengatakan, kedatangan pihaknya ke DPRD Batola terkait adanya rencana revitalisasi bahasa daerah.

Setelah revitalisasi itu, salah satu programnya adalah, melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu,” ucapnya.

Festival Tunas Bahasa Ibu dilaksanakan, terang dia, dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional.

Karena Bahasa Bakumpai itu belum punya payung hukum, sambung Ida Royani, sehingga pihaknya sebagai panitia pelaksana festival merasa kesulitan untuk anggaran dan sebagainya.

Kami meminta kepada Komisi II DPRD Batola membuatkan peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum,” demikian tutupnya.

(red)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Jakarta, kontenborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Arton S. Dohong bersama jajaran terkait Pemprov Kalteng menyerahkan berkas usulan peresmian Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng masa jabatan 2021-2024, serta Usulan Peresmian Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masa jabatan 2025-2030 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (12/02/2025).

Penyerahan berkas tersebut diterima langsung oleh Yasoaro Zai, Analis Kebijakan Ahli Madya wilayah III Pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementrian Dalam Negeri di Gedung H Kemendagri Lantai 16, Jakarta.

Penyerahan usulan tersebut didasarkan telah dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Kalteng pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta telah digelarnya Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 dalam rangka Pengumuman Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dan Usul Pengesahan Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalteng Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Usai penyerahan, Ketua DPRD Arton S. Dohong menjelaskan kepada MMCKalteng, bahwa penyerahan tersebut bagian dari tahapan dan mekanisme yang telah diatur, setelah proses di daerah telah rampung.

“Penetapan oleh KPU telah selesai, begitupun paripurna tentang usul pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah saat ini, dan usul pengesahan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.Selanjutnya kita menunggu proses di Setneg, melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,” ucap Arton singkat.

Sementara itu, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng Maskur berharap agar proses pengusulan dan pengesahan dapat berjalan lancar, dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Insya Allah, jika proses berjalan lancar, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng terpilih, akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 20 Februari 2025, kita doakan saja,” ujar Maskur. (Red)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Palangka Raya, kontenborneo.com – Dalam upaya memperkuat koordinasi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, H Muhajirin, dan diterima oleh Kepala Dinas ESDM Kalteng, Ir. Vent Christway, ST., M.Si di Aula Dinas ESDM, Selasa (11/2/2025).

Kepala Dinas ESDM Vent Christway menyambut baik kedatangan rombongan Komisi I DPRD Kalteng dan menyampaikan kesiapan Dinas ESDM dalam mendukung upaya peningkatan PAD, khususnya dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang menjadi kewenangan Pemprov Kalteng.

“Kami mengapresiasi kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalteng sebagai bagian dari upaya koordinasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas ESDM siap mendukung optimalisasi PAD, terutama melalui sektor pertambangan mineral, serta berkomitmen mendukung Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan pajak alat berat serta pajak air permukaan yang menjadi kewenangan provinsi,”ucap Vent.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyatakan bahwa koordinasi dengan Dinas ESDM merupakan langkah penting dalam menggali potensi PAD yang masih belum optimal.

“Dari berbagai sumber pendapatan yang ada, realisasi PAD kita masih sekitar 40% dari potensi yang bisa digali. Salah satu dinas yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD adalah Dinas ESDM. Kami bersyukur, kunjungan ini disambut dengan baik, dan berbagai hal terkait optimalisasi pendapatan daerah telah dibahas,”tambahnya.

Selain itu, kedepan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya serta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi II untuk membahas lebih lanjut langkah-langkah konkret dalam meningkatkan PAD. Peningkatan PAD menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan daerah.

“Sebagus apa pun perencanaan pembangunan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, tentu tidak bisa berjalan optimal. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakat Kalteng,”ungkapnya. (Red/sumber: Dinas ESDM)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Palangka Raya, kontenborneo.com – Dalam rangka menggali berbagai potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Prov Kalteng) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Kehutanan Prov Kalteng, Selasa (11/2/2025).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, H. Muhajirin, dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Waluyo Budi Setyono, yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan, Agustan Saining.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali berbagai potensi dan kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan dalam meningkatkan PAD.

“Kami ingin memahami lebih dalam permasalahan yang di hadapi Dinas Kehutanan dalam optimalisasi PAD. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya yang melimpah, namun realisasi PAD masih tergolong kecil. Oleh karena itu, kami berupaya menjembatani kebutuhan dinas dengan kebijakan yang dapat mendorong pemanfaatan potensi daerah secara lebih maksimal,” ucap Muhajirin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Waluyo Budi Setyono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPRD Kalteng, dalam hal ini tentunya telah menyiapkan berbagai data yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan PAD, termasuk melalui koordinasi dengan Bappeda.

Selain itu, seperti diketahui pada tahun 2025, pengembangan Hutan Kota Nyaru Menteng akan terus berlanjut dengan penambahan berbagai spot menarik guna meningkatkan daya tarik wisata.

“Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD Kalteng, sejalan dengan potensi besar yang dimiliki daerah ini,” ungkapnya. (Red/Sumber : Dishut Kalteng)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads