MAGELANG, kontenborneo.com–Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, telah menyelesaikan kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025. Retret ini diikuti oleh 505 kepala daerah terpilih, termasuk 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat, khususnya Asta Cita, serta memberikan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi kepala daerah.

Selain itu, retret ini juga dirancang untuk membangun chemistry, ikatan emosional, dan kerja sama tim antar kepala daerah.

Selama retret, para peserta menerima berbagai materi, antara lain Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan, Asta Cita, Program Kementerian dan Lembaga, Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, serta Team Building. Materi-materi tersebut disampaikan oleh 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian.

Bupati H. Bahrul Ilmi menyatakan bahwa retret ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat visi pembangunan daerah dan berbagi pengalaman dengan kepala daerah lainnya.

Beliau berharap, ilmu dan wawasan yang diperoleh selama retret dapat segera diimplementasikan di Kabupaten Barito Kuala guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah modal yang berarti untuk membangun Barito Kuala. Dengan adanya masukan-masukan, saran-saran, dan perintah Presiden Prabowo bahwa kita harus semangat memperjuangkan masyarakat”, kata Bupati dengan semangat.

Presiden Prabowo Subianto hadir pada parade senja sehari sebelum penutupan dan hari terakhir retret untuk memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat”, tukas Presiden.

(red/hersas)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

PALANGKA RAYA, kontemborneo.com –
Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, mengerahkan Polsek Pahandut jajarannya untuk mengikuti kegiatan gotong royong yang digelar dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025.

Rangkaian HPSN Tahun 2025 kali ini diperingati dengan kegiatan gotong royong membersihkan sampah di komplek Pasar Besar, yakni mulai dari kawasan Jalan Halmahera hingga Jawa, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/2/2025) pagi.

Kapolresta, Kombes Pol. Dedy Supriadi, melalui Kapolsek, Kompol Volvy Apriana menjelaskan, gotong royong dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota, Kelurahan Pahandut, Persatuan Pengurus Pasar Besar, WWF Kalteng, TNI, para relawan dan warga setempat.

“Gotong royong ini dilakukan dalam rangka HPSN Tahun 2025 dengan bertemakan ‘Kolaborasi untuk Indonesia Bersih’, yang mana kehadiran kami merupakan bentuk sinergitas dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan kebersihan,” jelasnya.

“Demi menciptakan lingkungan yang bersih serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, demi mewujudkan Kota Palangka Raya yang terencana, aman, nyaman, tertib, indah dan keterbukaan atau Cantik,” pungkasnya. Zal

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Kapuas, kontenborneo.com – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Drs. Syarkawi H. Sibu, M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kecamatan Mandau Talawang.

Tujuan musrenbang dilaksanakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Musrenbang diadakan di Aula Kantor Kecamatan Mandau Talawang, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, DPRD Kapuas, OPD, tokoh masyarakat, hingga perwakilan dunia usaha.

Dalam forum ini, beberapa isu utama menjadi perhatian, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan.

Salah satu prioritas utama yang diusulkan adalah perbaikan dan pembangunan jalan desa, termasuk ruas jalan dari Desa Binang ke Bumbang Hoi serta peningkatan jalan menuju kantor camat. Selain itu, usulan mengenai penyediaan transportasi sungai bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil juga menjadi salah satu sorotan.

Selanjutnya, terkait layanan kesehatan, beberapa desa seperti Tumbang Tihis, Karetau Manta’a, Lawang Tamang, dan Masupa Ria, masih menghadapi kendala dalam distribusi tenaga kesehatan. Sementara untuk beberapa desa lain, penambahan tenaga kesehatan baru akan diakomodasi pada tahun 2026.

Selain tenaga kesehatanpengadaan mebel dan fasilitas kesehatan lainnya untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Lawang Tamang serta pembangunan rumah dinas bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Sei Pinang juga telah diakomodir.

Usai kegiatan, Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Drs. Syarkawi H. Sibu, M.Si mengingatkan sekaligus meminta pemerataan tenaga kesehatan di Kecamatan Mandau Talawang, agar dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.

“Dari berbagai usulan masyarakat, lebih banyak yang meminta tenaga kesehatan ditempatkan di wilayah mereka. Itu karena tidak adanya tenaga kesehatan khususnya di wilayah terpencil,” katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan itu juga berharap setiap usulan dalam Musrenbang di Kecamatan Mandau Talawang, seperti infrastruktur jalan dan transportasi, untuk dapat juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang.

“Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, OPD, dan masyarakat dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Mandau Talawang,” ucap Syarkawi.

(Red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Jakarta, kontenborneo.comUnsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).

Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah., S.Hut., MM., didampingi Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto., SH., MH., bersama Anggota DPRD Kabupaten Kapuas.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Kom. Jend. Pol.Drs. Tomsi Tohir,  M.Si, seluruh ketua dan anggota DPRD se-Indonesia, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev dan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah, Dr. Deddy Winarwan, M.Si, CRGP, CGCAE.

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap peran DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

Munas VI ADKASI mengangkat tema besar “Penguatan Fungsi DPRD serta Sinergitas Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan subtema “Menjaga Marwah DPRD Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema tersebut mencerminkan pentingnya peran DPRD dalam menjaga integritas serta mengawal kebijakan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Maurits Panjaitan  menyampaikan pentingnya peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Dr. Deddy Winarwan menyoroti penguatan fungsi DPRD serta sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Munas VI ADKASI menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Salah satu agenda utama dalam perhelatan ini adalah pemilihan Ketua Umum ADKASI yang dilakukan secara aklamasi. Mekanisme ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program kerja organisasi.

Dalam pemilihan tersebut, Siswanto resmi terpilih sebagai Ketua Umum ADKASI yang baru. Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan ADKASI dapat membawa perubahan positif serta merumuskan kebijakan konkret guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia.

Sementara itu usai kegiatan, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, mengatakan Musnas VI ADKASI ini dalam rangka Penguatan Fungsi DPRD serta sinergitas dengan pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

“Giat ini harus mendapatkan poin-poin penting yang dirumuskan untuk kemudian diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri RI,” tandasnya. (red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Marabahan, kontenborneo.com – Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Barito Kuala melaksanakan acara Bimtek Website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) se-Kabupaten Barito Kuala. Acara tersebut di tutup langsung oleh Wakil Bupati Herman Susilo di Pop Hotels Banjarmasin, Rabu (26/02).

Penyebaran informasi sangatlah penting, karena dapat membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, hingga hak masyarakat. Penyebaran informasi yang transparan juga memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi.

Herman Susilo dalam sambutannya mengatakan KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KIM juga merupakan mitra pemerintahan dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat. Sehingga akan terwujud masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi. Selanjutnya, berkenaan dengan SP4N Lapor, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan merupakan isu hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan, karena pelayanan publik di indonesia cenderung ditempat sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik merupakan tujuan dari agenda reformasi pemerintah,” pungkasnya.

Ia juga menambahkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia harus terkelola secara efektif dan terintegrasi.

Untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Pemerintahan harus hadir ditengah masyarakat diera keterbukaan informasi publik seperti saat ini,” tutup Wakil Bupati Herman Susilo.

(Red/ Kominfo )

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

PALANGKA RAYA, kontenborneo.com –
Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan tulus dan ikhlas menjalankan misi Polri Presisi, dengan menginisiasi program bantuan sosial yang menyentuh masyarakat khususnya bagi warga yang membutuhkan.

Bantuan sosial berupa renovasi atau bedah rumah yang merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya ini, diresmikan langsung Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto didampingi Ketua Bhayangkari PD Kalteng Irna Djoko, Rabu (26/2/2025).

Hadir dalam peresmian bedah rumah yang bertempat di rumah Ibu Marsiah, di Jalan Mangga 2, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ini, sejumlah pejabat utama Polda serta turut dihadiri Wakil Walikota Palangka Raya dan sejumlah forkopimda Kota Palangka Raya.

Kapolda Kalteng mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata Polri bersama pemerintah hadir untuk masyarakat, memberikan bantuan tempat tinggal atau hunian yang layak.

“Harapannya bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga mereka bisa mempunyai hunian yang layak dan tinggal dengan nyaman, serta berpenghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” ungkap Kapolda.

Irjen Djoko juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk terus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program bantuan ini.

Ditempat yang sama, Ibu Marsiah penerima bantuan bedah rumah mengungkapkan terima kasih dan mengaku senang atas bantuan yang telah diberikan oleh Kapolda dan Pemkot Palangka Raya.

“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Terimakasih Polda Kalteng dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan dalam kegiatan kali ini Kapolda bersama Ketua Bhayangkari PD Kalteng juga turut meresmikan bedah rumah milik Ibu Diah di Jalan Cemara Labat, Kelurahan Pahandut Seberang.

“Selain meresmikan bedah rumah, pihaknya juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga sekitar. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. Zal

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

KUALA KAPUAS, kontenborneo.com Robohnya Jembatan Muara Terusan di Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, pada Sabtu malam (22/2/2025), menarik perhatian masyarakat luas, termasuk Anggota Komisi III DPRD Kapuas. Sebagai tindak lanjut, para wakil rakyat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Senin pagi (24/2/2025).

Jembatan yang memiliki konstruksi beton dan rangka baja tersebut diketahui masih dalam tahap pengerjaan oleh pihak rekanan. Insiden robohnya jembatan ini menghambat jalur transportasi air yang menjadi akses utama warga di enam desa sekitar.

Peninjauan dipimpin langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Kapuas bersama Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Turut hadir Sekda Kapuas Septedy, Kepala Dinas PUPR-PKPP Kapuas Yan Hendri Ale beserta jajaran, Kepala Dinas Perhubungan Teras, Camat Bataguh, serta pihak rekanan pelaksana proyek.

Anggota Komisi III DPRD Kapuas, Saferaniansyah, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap musibah tersebut.

“Kita prihatin karena ini betul-betul musibah. Namun demikian, kita tetap bersyukur karena masih ada jalur sungai alternatif bagi warga. Kelotok kecil masih bisa melintas, sementara untuk kelotok besar dan kapal lainnya dapat melewati Sungai Tahai atau Laut Batanjung, meskipun dengan jarak tempuh yang lebih jauh,” ujarnya.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengapresiasi komitmen pihak rekanan yang berjanji menyelesaikan proses pengangkatan rangka jembatan dalam waktu dekat.

“Kita mengapresiasi pihak rekanan yang berkomitmen mengangkat rangka jembatan dalam waktu 5 hingga 10 hari ke depan. Kita berharap proses ini bisa selesai sesuai target agar akses transportasi air kembali lancar. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Saferaniansyah.

(red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Marabahan, Kontenborneo.com – Wakil Bupati (Wabup) Herman Susilo untuk pertama kalinya bertindak sebagai Pembina Upacara  di di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala, pada Upacara bendera Senin (24/02/2025).

Pada kesempatan itu, Herman menyampaikan permohonan maaf Bupati H. Bahrul Ilmi saat ini belum dapat hadir bersama karena sedang menjalani masa Retreat di Akmil Magelang. Herman juga turut meminta Do’a untuk kelancaran dan kesehatan Bupati H. Bahrul Ilmi dan Sekretaris Daerah Zulkipli Yadi Noor yang sedang menjalankan ibadah Umroh. ” Mari kita doakan bupati sehat dalam retreat di Magelang dan sekda umrohnya lancar”, minta Herman.

Dalam Apel perdana jelang bulan Ramadhan, Herman sampaikan permohonan maafnya dan pesan untuk saling memberi maaf. “Mohon maaf lahir batin dari kami Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala”, katanya.

Ia juga mengharapkan para ASN untuk dapat bekerja sama dalam membangun Barito Kuala serta mengajak untuk menjalaninya dengan penuh tanggung jawab.

Mohon kerjasamanya dalam Lima tahun kedepan, Kita jalani dengan penuh tanggung jawab karena ini amanah dari masyarakat dan dari Allah SWT yang tentunya ini akan dipertanggung jawabkan. Saya mohon dapat sama-sama berkoordinasi dengan semua instansi, tidak ada instansi yang lebih besar dari lainnya karena Kita semua adalah tim,” harap Wabup Herman Susilo.

Herman menyebutkan bahwa keberhasilan Barito Kuala dapat dibangun dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat. Ia pun juga persilakan untuk memberikan inovasi dan ide cemerlang untuk kemajuan Barito Kuala.

Mudah-mudahan dalam Lima tahun kedepan, Kita sama-sama berkomitmen untuk kemajuan Barito Kuala. Tentu ada kendala dan tantangan yang berat, tapi Kita yakin dengan kebersamaan bisa membangun Barito Kuala,” ujar Wabup.

Usai Apel pagi, Herman melanjutkan ramah tamah di aula Mufakat bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam arahannya Herman mempersilahkan kepala SKPD untuk memberikan masukan demi kemajuan Barito Kuala sesuai Tagline Lima  tahun kedepan “Mari Bekerja Bersama Mewujudkan Batola Satu”.

Herman juga berpesan kepada seluruh kepala SKPD dan berpesan untuk senantiasa me-record segala aktivitas, melaksanakan yang ditulis serta mengevaluasinya dengan seksama.

Tulis Apa yang Kamu Kerjakan, dan Kerjakan Apa yang Kamu Tulis”, pungkas Herman Susilo.

(red/kominfo)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Jakarta, kontenborneo.com – Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, S.Hut., M.M, Wakil Ketua II Berinto, S.H., M.H beserta sejumlah Anggota DPRD Kapuas menghadiri  Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Staf Khusus Kemendagri, Prof. Muchlis Hamdi,  dan diikuti sebanyak 567 perwakilan pengurus Forkonas PP DOB berbagai daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam Munas ini, Syaiful Huda terpilih sebagai Ketua Umum Forkonas PP DOB periode 2024-2029 secara aklamasi.

Dilansir dari liputan6.com, Politikus asal Jawa Barat itu menegaskan komitmenya untuk terus menyuarakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara terbatas.

“Banyak wilayah yang terlalu luas secara teritorial sehingga layanan publik belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Kondisi ini secara objektif membutuhkan pemekaran wilayah sehingga mendekatkan layanan publik kepada masyarakat,” ujar Huda, Sabtu (22/2/2045).

Huda mengatakan lemahnya rentang kendali pemerintah ini juga memberikan ruang terhadap terjadinya kesenjangan sosial antarwilayah. Situasi ini harusnya menjadi titik tolak agar pemerintah segera melakukan penataan daerah sesuai amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Hingga lebih 10 tahun sejak UU Pemda disahkan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah juga belum kunjung disahkan. Padahal regulasi ini krusial untuk memastikan kehadiran pemerintah dan layanan publik memang benar-benar untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah tidak perlu mengabulkan semua usulan pembentukan daerah otonomi baru jika memang ada keterbatasan ruang fiskal. Kendati demikian pemerintah juga tidak boleh menutup mata, bahwa ada calon daerah otonomi baru yang layak untuk dimekarkan.

“Pemerintah bisa membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara parsial. Calon-calon DOB yang layak harus segera disetujui,” tegasnya.

Huda menegaskan jika tidak semua wilayah hasil pemekaran bisa dikategorikan gagal. Menurutnya banyak wilayah baru yang berhasil membuka diri dan berbenah setelah resmi dimekarkan. Beberapa wilayah hasil pemekaran yang terus bergeliat di antaranya Banten, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat dan Kepulauan Riau.

“Dari evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri banyak daerah otonomi baru yang tidak sesuai harapan, tetapi ada beberapa wilayah baru dari data BPS yang menunjukkan berhasil menekan angka kemiskinan dari daerah induk,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan lima tahun ke depan Forkonas PP DOB akan terus menguatkan struktur kepengurusan hingga level daerah. Selain itu Forkonas PP DOB akan terus melakukan kajian terkait kelayakan pembukaan DOB untuk memastikan kesiapan stakeholder.

“Kami juga akan memperkuat komunikasi dengan para pihak untuk melihat penataan daerah secara lebih objektif sehingga moratorium pembentukan DOB bisa dibuka secara selektif,” pungkasnya. (Red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads

Kuala Kapuas, kontenborneo.com–  Menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat, khususnya di Kota Kapuas, terkait harga gas elpiji 3 kg bersubsidi yang melampaui batas wajar, Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah menyampaikan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi guna mencegah lonjakan harga dan kelangkaan di masyarakat.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait harga elpiji 3 kg yang melambung tinggi. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan pengawasan dan memastikan distribusi gas ini tepat sasaran,” ucap Ardiansah, Sabtu (23/02/2025).

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah yang mengalami lonjakan harga signifikan.

“Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan harga elpiji 3 kg bisa kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka tidak lagi merasa terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar,” imbuhnya.

Dikatakannya, jika ditemukan pelanggaran, termasuk praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan, maka sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang terlibat. (Red/kontenborneo.com)

0 comments
FacebookTwitterWhatsappTelegramThreads