Jakarta, kontenborneo.com – Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, S.Hut., M.M, Wakil Ketua II Berinto, S.H., M.H beserta sejumlah Anggota DPRD Kapuas menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Staf Khusus Kemendagri, Prof. Muchlis Hamdi, dan diikuti sebanyak 567 perwakilan pengurus Forkonas PP DOB berbagai daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam Munas ini, Syaiful Huda terpilih sebagai Ketua Umum Forkonas PP DOB periode 2024-2029 secara aklamasi.
Dilansir dari liputan6.com, Politikus asal Jawa Barat itu menegaskan komitmenya untuk terus menyuarakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara terbatas.
“Banyak wilayah yang terlalu luas secara teritorial sehingga layanan publik belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Kondisi ini secara objektif membutuhkan pemekaran wilayah sehingga mendekatkan layanan publik kepada masyarakat,” ujar Huda, Sabtu (22/2/2045).
Huda mengatakan lemahnya rentang kendali pemerintah ini juga memberikan ruang terhadap terjadinya kesenjangan sosial antarwilayah. Situasi ini harusnya menjadi titik tolak agar pemerintah segera melakukan penataan daerah sesuai amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Hingga lebih 10 tahun sejak UU Pemda disahkan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah juga belum kunjung disahkan. Padahal regulasi ini krusial untuk memastikan kehadiran pemerintah dan layanan publik memang benar-benar untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Dia menegaskan pemerintah tidak perlu mengabulkan semua usulan pembentukan daerah otonomi baru jika memang ada keterbatasan ruang fiskal. Kendati demikian pemerintah juga tidak boleh menutup mata, bahwa ada calon daerah otonomi baru yang layak untuk dimekarkan.
“Pemerintah bisa membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara parsial. Calon-calon DOB yang layak harus segera disetujui,” tegasnya.
Huda menegaskan jika tidak semua wilayah hasil pemekaran bisa dikategorikan gagal. Menurutnya banyak wilayah baru yang berhasil membuka diri dan berbenah setelah resmi dimekarkan. Beberapa wilayah hasil pemekaran yang terus bergeliat di antaranya Banten, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat dan Kepulauan Riau.
“Dari evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri banyak daerah otonomi baru yang tidak sesuai harapan, tetapi ada beberapa wilayah baru dari data BPS yang menunjukkan berhasil menekan angka kemiskinan dari daerah induk,” katanya.
Politikus PKB ini menegaskan lima tahun ke depan Forkonas PP DOB akan terus menguatkan struktur kepengurusan hingga level daerah. Selain itu Forkonas PP DOB akan terus melakukan kajian terkait kelayakan pembukaan DOB untuk memastikan kesiapan stakeholder.
“Kami juga akan memperkuat komunikasi dengan para pihak untuk melihat penataan daerah secara lebih objektif sehingga moratorium pembentukan DOB bisa dibuka secara selektif,” pungkasnya. (Red/kontenborneo.com)
