PALANGKA RAYA — Penguatan kelembagaan menjadi perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah melalui Forum Konsultasi Wilayah (FKW) MPW, DPW, MPD dan DPD PKS se-Kalteng, Ahad (4/10/2026).
Forum tersebut tidak hanya membahas konsolidasi organisasi, tetapi juga mendorong lahirnya pola pembinaan pejabat publik yang lebih terarah. PKS Kalteng menilai keberadaan pejabat publik perlu diiringi sistem komunikasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi yang berjalan secara rutin.
Ketua MPW PKS Kalteng, Heru Hidayat, M.Pd., mengatakan organisasi harus memiliki sistem yang mampu menghubungkan struktur partai dengan pejabat publik secara berkelanjutan.
Menurutnya, lembaga pertimbangan tidak seharusnya baru bergerak ketika persoalan muncul. Pembinaan harus dimulai sejak awal melalui pembekalan dan komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi, supervisi, evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut.
“Lembaga pertimbangan jangan hanya hadir ketika ada masalah. Kita perlu membangun sistem yang membuat pembinaan berjalan sejak awal,” tegas Heru.
Ia menjelaskan, pembagian fungsi antara MPW, MPD, struktur eksekutif partai dan unsur lainnya juga perlu dipahami secara utuh. Dengan koordinasi yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan sekaligus memastikan tidak terjadi kekosongan dalam pembinaan.
Ketua DPW PKS Kalteng, Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom., menambahkan bahwa pembinaan pejabat publik merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas organisasi sekaligus kualitas pengabdian kepada masyarakat.
“Pejabat publik berada di ruang yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pengalaman dan dinamika yang mereka hadapi perlu menjadi bagian dari pembelajaran organisasi,” katanya.
Sirajul menilai pengalaman yang diperoleh pejabat publik di lapangan harus dapat diolah menjadi bahan pembelajaran bagi organisasi. Di sisi lain, struktur partai juga harus memberikan perspektif, penguatan dan ruang konsultasi kepada pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.
Dalam forum tersebut juga ditekankan pentingnya membangun organisasi yang tidak bergantung pada figur tertentu. Penguatan sistem dinilai menjadi kunci agar proses pembinaan tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kita ingin bergerak dari person to system. Dari pengalaman menjadi pembelajaran. Dari konsultasi menjadi rekomendasi. Dan dari pembinaan menjadi penguatan kapasitas,” ujar Heru.
Selain itu, rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) dinilai penting sebagai ruang koordinasi strategis untuk menyelaraskan perkembangan organisasi, dinamika pemerintahan dan pelaksanaan tugas pejabat publik sesuai kewenangan masing-masing. (red/ist)
