JAKARTA,kontenborneo – Bupati Barito Kuala (Batola), H. Bahrul Ilmi, membawa langsung sejumlah usulan pembangunan infrastruktur strategis daerah ke pemerintah pusat. Langkah ini ia lakukan saat menghadiri rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Senin (11/05/2026).
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memfasilitasi langsung pertemuan tersebut dengan mengajak para kepala daerah dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I untuk menyampaikan kebutuhan daerah mereka kepada kementerian terkait.
Dalam agenda yang diterima langsung oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, Bupati Batola memaparkan enam titik prioritas pembangunan yang dinilai mendesak untuk menunjang konektivitas dan aktivitas masyarakat di Barito Kuala.
“Kami memperjuangkan enam titik strategis di Barito Kuala agar mendapat perhatian pemerintah pusat,” ujar H. Bahrul Ilmi.
Enam usulan tersebut meliputi peningkatan Jalan Puntik Tengah Ray 5–Tanjung Harapan, penggantian jembatan ruas Tebing Rimbah–Rangga Surya, penggantian jembatan ruas Puntik Tengah Ray 4–Simpang Rangga Surya, peningkatan Jalan Ray 3–Puntik Luar, penggantian Jembatan Danda Jaya, hingga rekonstruksi ruas Jalan Pindahan Baru–Danda Besar.
Menurut Bahrul Ilmi, pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi hasil pertanian di wilayah Batola.
Tidak hanya fokus pada jalan dan jembatan, Bupati Batola juga memaparkan langkah inovatif pemerintah daerah dalam menangani persoalan sungai dangkal dan aliran air yang tersumbat di sejumlah kawasan. Ia mengungkapkan, Pemkab Batola saat ini tengah melakukan pengadaan alat berat ekskavator guna mendukung normalisasi sungai secara mandiri di seluruh wilayah kabupaten.
“Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggaran bahan bakar dan operator. Jadi normalisasi sungai bisa dilakukan secara bertahap menggunakan alat milik pemerintah sendiri,” jelas Bahrul Ilmi.
Langkah tersebut mendapat apresiasi langsung dari Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar. Ia menilai gagasan Pemkab Batola menjadi bentuk keseriusan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan wilayah. Roy menambahkan, langkah normalisasi sungai yang diinisiasi Pemkab Batola bahkan dapat membantu tugas pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan sungai yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Bupati Batola Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (ist)
“Ini gagasan yang luar biasa. Nanti akan dipetakan mana sungai yang menjadi kewenangan pusat dan mana kewenangan kabupaten. Kalau memungkinkan, tentu bisa dilakukan kolaborasi,” ujar Roy Rizali Anwar.
Roy juga menegaskan bahwa pihak kementerian siap memberikan pendampingan teknis agar program yang dirancang pemerintah daerah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa agenda koordinasi ini merupakan bagian dari tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kepala daerah perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan langsung persoalan di lapangan agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan tepat.
“Koordinasi seperti ini penting agar aspirasi daerah tidak berhenti di bawah, tetapi langsung sampai kepada pengambil kebijakan di pusat,” tegas Rifqinizamy.(red/kontenborneo/teladankalimantan)