PALANGKA RAYA,kontenborneo – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah progresif untuk memastikan transparansi program andalannya, Kartu Huma Betang Sejahtera, dengan membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat. Melalui peluncuran laman humabetang.id, pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam memvalidasi data penerima bantuan agar tepat sasaran. Hingga Rabu (25/2/2026), antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan masuknya sekitar 30.000 aduan yang tercatat secara real-time.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa kanal ini sengaja dibuka agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang dianggap layak menerima bantuan namun belum terdata. Menurut Rangga, lonjakan laporan tersebut menjadi basis data yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data ke depan. Pernyataan ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Plt Kadis Kominfosantik Rangga Lesmana saat hadiri Rapat Sosialisasi Implementasi KHBS (ist)
Dalam proses pengaduan, Rangga Lesmana menekankan kewajiban masyarakat untuk menyertakan dokumen pendukung yang valid seperti KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi tempat tinggal, hingga surat keterangan ekonomi. Kelengkapan dokumen ini sangat krusial agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai tingkat kelayakan calon penerima manfaat. Terkait potensi tumpang tindih dengan bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT, Rangga menegaskan bahwa prioritas utama program ini adalah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah tersentuh bantuan apa pun demi menjaga asas pemerataan.
Guna mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan akses digital di pelosok daerah, Pemprov Kalteng tidak hanya mengandalkan sistem daring namun juga mengerahkan 1.432 relawan ke seluruh desa dan kelurahan. Rangga menyebutkan bahwa setiap desa minimal memiliki satu relawan, sementara wilayah padat penduduk bisa menempatkan dua hingga tiga orang. Para relawan ini bertugas melakukan verifikasi faktual di lapangan serta mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai nantinya.
Berdasarkan data awal, wilayah dengan calon penerima tertinggi terkonsentrasi di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya, yang mana angka ini selaras dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Rangga Lesmana memastikan bahwa Pemprov Kalteng akan memperbarui data tersebut secara berkala setiap tiga bulan. Langkah pemutakhiran triwulan ini bertujuan untuk menyesuaikan status penerima jika kondisi ekonomi mereka telah membaik, sehingga program Gubernur Kalteng ini tetap dirasakan oleh mereka yang paling berhak. (red/usm/kontenborneo)