PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menilai kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota belum berjalan efektif.
Ia menyebut, masih banyak persoalan antara masyarakat dan perusahaan yang dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. Padahal, tim tersebut dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik.
“Banyak kasus yang akhirnya menggantung. Seharusnya tim bisa mengambil langkah penyelesaian, apapun hasil akhirnya,” tegas Bambang, politisi PDI Perjuangan, saat dimintai keterangan baru-baru ini.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi. Menurutnya, Tim PKS di kabupaten/kota sebaiknya memberikan laporan resmi secara terbuka kepada publik terkait setiap kasus yang ditangani.
“Kalau memang ada kasus yang tidak dapat dilanjutkan, sampaikan alasannya dengan jelas. Jangan sampai masyarakat merasa tidak ada tindak lanjut sama sekali,” ujarnya.
Selain itu, Bambang meminta laporan progres penanganan konflik disampaikan secara berkala. Hal ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana langkah penyelesaian telah dilakukan pemerintah daerah.
“Jangan semua masalah langsung dilempar ke provinsi. Kalau begitu, persoalan harus dibuka dari nol lagi dan justru memperlambat proses,” pungkas legislator dari Dapil V Kalteng ini. (red)
