JAKARTA,kontenborneo — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) membedah wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”. Acara tersebut berlangsung di Press Club Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Diskusi yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, ini menghadirkan pakar untuk mengkaji kemungkinan pengalihan sistem Pilkada langsung ke pemilihan melalui DPRD guna menekan biaya politik yang tinggi.
Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yuddy Crisnandi, menekankan bahwa Demokrasi Pancasila tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Ia menilai substansi kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan jauh lebih penting.
Prof. Yuddy merujuk pada mekanisme era sebelum reformasi yang dinilai memiliki keunggulan dalam kesinambungan kebijakan, meski tetap memerlukan penyesuaian agar tetap demokratis.
“Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujar Prof. Yuddy.
Senada dengan hal itu, Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, Prof. Albertus Wahyurudhanto, menyoroti lemahnya sistem kaderisasi elite politik saat ini. Ia melihat pemilihan melalui DPRD di masa lalu lebih menekankan kapasitas administratif.
“Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelas Prof. Albertus.
Di sisi lain, Guru Besar FISIP UMJ, Prof. Taufiqurokhman, memberikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung memiliki keunggulan pada aspek legitimasi rakyat. Namun, ia setuju bahwa diskursus pemilihan lewat DPRD layak dibahas secara objektif demi menekan politik uang.
“Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” tegas Prof. Taufiqurokhman.
Simposium ini menyimpulkan bahwa pemilihan melalui DPRD dapat menjadi alternatif kebijakan asalkan dirancang secara transparan dan berlandaskan nilai Pancasila. Kegiatan ini menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespons dinamika politik nasional menjelang Pilkada 2026. (red/kontenborneo/SMSI)
