PALANGKA RAYA,kontenborneo – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Dalam Rapat Sosialisasi yang berlangsung di Istana Isen Mulang pada Rabu (25/2/2026), Gubernur menyatakan bahwa peluncuran kartu ini merupakan bentuk nyata program yang menyentuh langsung masyarakat, bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi efisiensi anggaran dengan penurunan APBD dari Rp10,2 triliun pada 2025 menjadi Rp5,4 triliun pada 2026, Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa program pro-rakyat tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan tidak ingin lagi melihat ada warga Kalimantan Tengah, terutama yang berada di wilayah pedalaman, yang mengalami kesulitan untuk bersekolah, kuliah, berobat, maupun memenuhi kebutuhan pangan. Melalui KHBS, berbagai bantuan seperti pangan, bantuan tunai, pendidikan, dan kesehatan akan diberikan secara terintegrasi dengan prinsip satu keluarga satu kartu.
Gubernur menjelaskan bahwa seluruh transaksi pengambilan bantuan KHBS tercatat secara digital untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan mencegah adanya penerima ganda. Walaupun mengakui pelaksanaan program ini belum sempurna, Pemerintah Provinsi telah membuka kanal pengaduan di laman Humabetang.id serta terus melakukan evaluasi dan pemutakhiran data. Ia menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada sinergi dan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah kabupaten, kota, hingga tingkat desa.
Suasana Rapat Sosialisasi Implementasi KHBS Di Istana Isen Mulang, Rujab Gubernur Kalteng (ist)
Dalam rapat tersebut, Gubernur menginstruksikan para Bupati, Wali Kota, Camat, hingga Kepala Desa untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pendistribusian dan kriteria penerima manfaat. Ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi relawan Huma Betang dalam proses verifikasi dan validasi data agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gubernur juga menjamin bahwa seluruh proses pelaksanaan dan penyaluran bantuan KHBS tidak dipungut biaya apa pun dari keluarga penerima manfaat.
Plt. Sekda Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa sosialisasi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan memberikan pemahaman teknis mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan efektif di lapangan. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Pimpinan Bank Kalteng, serta Pimpinan Perum Bulog, sementara para kepala daerah dan perangkat desa di seluruh Kalimantan Tengah mengikuti jalannya rapat secara daring.(red/usm/kontenborneo)