PALANGKA RAYA ,kontenborneo.com– Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, dua sektor utama yang wajib tetap menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan, mengingat keduanya bersinggungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. DPRD juga mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal Kalteng.
“Sektor-sektor penghasil PAD harus dioptimalkan. Hal-hal seperti ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD,” tambahnya.
Ansyari menjelaskan bahwa berkurangnya TKD berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menyebut, penentuan prioritas program menjadi kunci agar proyek strategis tetap berjalan meski anggaran mengalami penurunan signifikan, yaitu dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun.
Salah satu ruang efisiensi, lanjutnya, dapat dilakukan dengan memangkas belanja perjalanan dinas dan berbagai kegiatan non-esensial yang tidak berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik.
“Sekarang ini baru tahap pandangan umum fraksi. Setelah itu masuk ke pembahasan rencana dan penganggaran. Proses cepat belum tentu hasilnya baik. Yang penting substansinya matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ansyari menegaskan bahwa setiap pengurangan anggaran pasti memiliki konsekuensi logis terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Muhammad Ansyari .
