Palangka Raya, kontenborneo.com – Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari menanggapi positif rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras.
Menurutnya kebijakan ini dinilai sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang diusung pemerintah.
“Saya sangat setuju dengan rencana tersebut karena selaras dengan program swasembada pemerintahan saat ini, yang mana beberapa tahun ke depan diharapkan kita sudah tidak bergantung lagi dengan beras impor dari negara lain,” kata Ansyari, Senin (13/1/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah ini tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan yang matang.
Legislator Parta Gerindra ini menilai pemerintah harus berhati-hati mengingat beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.
“Perlu ada kajian dan perhitungan lebih lanjut agar pasokan beras nasional tetap terjaga. Dalam hal ini, Bulog memiliki peran penting sebagai penanggung beban utama. Kami berharap Bulog dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ansyari menyampaikan harapannya agar program swasembada pangan ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung pada impor beras dari negara lain.
“Dengan adanya program ini, kita berharap tidak hanya mencapai kedaulatan pangan, tetapi juga menciptakan kebanggaan sebagai bangsa yang mandiri,” tutur dia.
Ansyari juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan produktivitas petani lokal. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional jika dikelola dengan baik.
“Kita harus memanfaatkan kebijakan ini untuk mendukung petani lokal, karena mereka adalah ujung tombak ketahanan pangan kita,” katanya.
Langkah pemerintah pusat untuk menghentikan impor beras merupakan bagian dari upaya mencapai kedaulatan pangan nasional. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan pengadaan beras domestik hingga 3 juta ton pada 2025 sebagai bagian dari program ini. (red)
