BARITO KUALA,kontenborneo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengambil sikap tegas dengan mendesak dilakukannya kajian komprehensif guna mengungkap penyebab utama anjloknya kadar oksigen terlarut di Sungai Barito. Langkah ini menjadi desakan utama para wakil rakyat setelah menyaksikan fenomena kematian massal ikan yang melumpuhkan sektor perikanan lokal dalam sepekan terakhir.
Dalam rapat bersama komisi gabungan yang digelar pada Rabu (28/01/2026), DPRD Batola menyoroti drastisnya penurunan kadar Dissolved Oxygen (DO) yang menyentuh angka 1,25 mg/l, jauh di bawah standar baku mutu minimal 4 mg/l. Kondisi darurat ini memicu keprihatinan mendalam dari jajaran legislatif karena berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat pesisir sungai.
Wakil Ketua I DPRD Batola, Harmuni, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi langsung dari warga yang terdampak krisis lingkungan tersebut. “Tadi ada masyarakat datang ke sini, menyampaikan kerugian-kerugian dan meminta tolong agar ada bantuan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Harmuni selepas menggelar pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas penyebab kematian massal ikan budidaya warga di Sungai Barito.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batola, Abdi Maulana, menjelaskan kepada jajaran DPRD bahwa pemantauan rutin sebenarnya menunjukkan kondisi normal hingga akhir tahun 2025. Namun, data terbaru dari sistem Online Monitoring (Onlimo) menunjukkan adanya parameter kualitas air yang melebihi ambang batas di wilayah hulu, seperti Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong, yang kemudian mengalir dan berdampak buruk ke wilayah Barito Kuala.
DPRD Batola memberikan perhatian serius terhadap laporan lapangan yang menunjukkan kadar oksigen di beberapa titik, seperti Dermaga Sungai Gampa, bahkan merosot hingga 0,43 mg/l. Kondisi ekstrem tersebut menyebabkan kematian sedikitnya 93.930 kilogram ikan milik pembudidaya keramba apung di Kecamatan Marabahan dan Bakumpai dengan total kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp3,287 miliar.
Mengingat besarnya dampak ekonomi tersebut, DPRD Batola menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera merumuskan kebijakan bantuan dan pencegahan yang nyata. Para legislator mendesak agar hasil penelitian mendalam nantinya dijadikan landasan kuat untuk menangani krisis air ini secara permanen agar mata pencaharian masyarakat di sepanjang aliran Sungai Barito tidak terus terancam.(red/kontenborneo)
