JAKARTA, Kontenborneo – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/06/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemerintah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, dengan didampingi oleh Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan pengawasan mendalam terhadap kinerja lembaga tersebut.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Menteri Pras.
Seiring dengan pelantikan pimpinan baru, Presiden Prabowo resmi mengakhiri masa tugas Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi mereka dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal dibentuk.
“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” imbuh Mensesneg.
Presiden Prabowo memberikan mandat khusus kepada pimpinan baru BGN untuk segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, pimpinan BGN diharapkan mampu membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Langkah ini diambil guna memastikan program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” pungkas Mensesneg. (red/setneg)
