MARABAHAN,kontenborneo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Barito Kuala (Batola) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp326,65 miliar atau 18,30 persen dari proyeksi sebelumnya.
Penyesuaian tersebut disepakati DPRD Batola bersama Pemerintah Kabupaten Batola dalam Rapat Paripurna Persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Batola, Marabahan.
Dalam rapat yang berlangsung Kamis (24/9/2026) itu, total APBD Batola yang sebelumnya diproyeksikan Rp1.785.146.411.590 disesuaikan menjadi Rp1.458.488.774.297.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, didampingi Wakil Ketua Harmuni dan H. Bahriannoor. Hadir pula Bupati Batola H. Bahrul Ilmi bersama jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala SKPD dan sejumlah undangan lainnya.
Perwakilan Badan Anggaran DPRD Batola, Basrin, S.Hut., menjelaskan penurunan APBD-P terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan pagu anggaran pada masing-masing SKPD. Penyesuaian dilakukan melalui pengurangan maupun pergeseran anggaran dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik dan program prioritas.
“Penyesuaian pagu anggaran dilakukan baik berupa pengurangan maupun pergeseran, dengan pertimbangan tidak mengganggu kinerja, khususnya pelayanan kepada masyarakat dan program-program yang bersifat prioritas,” ujar Basrin.
Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendorong SKPD penghasil agar lebih aktif menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Basrin, optimalisasi perlu diarahkan pada potensi PAD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan sebelumnya telah melalui proses pengkajian.
Sementara itu, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi mengatakan perubahan APBD 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD untuk melanjutkan dan menuntaskan program kerja sepanjang tahun.
“Pemkab dan DPRD telah sepakat melangkah bersama meningkatkan dan menuntaskan seluruh rangkaian rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026, utamanya di paruh waktu hingga akhir tahun ini,” kata Bahrul.
Ia menegaskan, perubahan APBD tidak hanya menjadi instrumen pendukung pembangunan, tetapi juga bagian dari penyesuaian kinerja pemerintah terhadap kondisi ketersediaan anggaran.
Bahrul berharap penyesuaian tersebut tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Pemkab Batola serta arah pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. (red/ist/kontenborneo)
