PALANGKA RAYA, kontenborneo.com – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026). Langkah cepat ini diambil menyusul posisi Kalimantan Tengah yang kini menempati peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia.
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa kondisi inflasi saat ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujar Linae.
Linae menjelaskan, beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi utama. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok pangan aman, termasuk mendukung penyaluran bantuan melalui Kartu Huma Betang.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya di tingkat provinsi tidak akan optimal tanpa pergerakan nyata di daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, hingga instansi vertikal untuk terus mengawasi distribusi dan melaksanakan operasi pasar secara berkala.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, memaparkan bahwa inflasi Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,34 persen (mtm) dipengaruhi oleh pola yang tidak biasa.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” ungkap Yuliansah.
BI juga mewaspadai risiko inflasi pada Juni hingga Juli 2026, yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik global, potensi El Nino, serta meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur sekolah. Sebagai solusi, BI mendorong penguatan pasar penyeimbang dan gerakan pasar murah sebagai langkah jangka pendek, serta peningkatan produktivitas pertanian untuk jangka panjang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, inflasi tahunan (yoy) Kalteng mencapai 4,56 persen. Kota Palangka Raya tercatat memiliki inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, diikuti Kabupaten Sukamara dan Sampit.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, serta kepala perangkat daerah terkait guna merumuskan langkah konkret yang akan dievaluasi secara berkala.(red/usm/mmckalteng)
