PALANGKA RAYA ,kontenborneo– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai. Langkah strategis ini bertujuan memastikan warga mendapatkan perlindungan layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya bulanan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menegaskan bahwa jumlah tersebut mencakup sebagian besar warga yang membutuhkan bantuan subsidi kesehatan dari pemerintah.
“Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujar Suyuti pada Sabtu (28/2/2026).
Suyuti menjelaskan bahwa mekanisme bantuan ini tetap menggunakan skema BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, Pemprov Kalteng bertindak sebagai pembayar iuran kepesertaan agar jaminan kesehatan masyarakat tetap aktif dan dapat digunakan sewaktu-waktu.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memberikan instruksi keras kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya. Ia meminta pemerintah daerah tidak memangkas alokasi anggaran BPJS Kesehatan milik masyarakat meskipun sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Kesehatan ini merupakan hal penting. Jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat. Jangan BPJS yang kena efisiensi, yang lain saja. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok,” tegas Agustiar.
Selain perlindungan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
Dalam situasi kegawatdaruratan, masyarakat dapat mengakses layanan Kelas III gratis di tiga rumah sakit milik provinsi, RSUD dr. Doris Sylvanus (Palangka Raya), RSUD Hanau (Seruyan), RSJ Kalawa Atei (Pulang Pisau)
Kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan di Kalimantan Tengah.(red/usm/kontenborneo/MMCKalteng)