PALANGKA RAYA,kontenborneo — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan perkembangan terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui konferensi pers yang digelar di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, pada Senin (31/8/2026). Kegiatan ini menjadi sarana transparansi informasi kepada publik mengenai langkah taktis pemerintah, mulai dari upaya pemadaman, pembasahan lahan gambut, penyediaan peralatan, hingga koordinasi lintas instansi.
Dalam pemaparannya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa penanganan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut, memiliki tantangan teknis tersendiri yang membutuhkan keseriusan ekstra.
“Penanganan kebakaran di lahan gambut membutuhkan waktu untuk menjangkau titik api di bagian terdalam. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan air. Oleh karena itu, bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan sumur bor mulai dilaksanakan dan bantuan pendukung lainnya juga telah berdatangan,” ujar Agustiar Sabran di Palangka Raya.
Gubernur menjelaskan bahwa pengendalian karhutla di lahan gambut wajib mengedepankan aspek pencegahan secara konsisten sebelum memasuki musim kemarau, terutama melalui pembasahan lahan secara berkala guna menekan risiko kebakaran.
“Gambut memang membutuhkan penanganan yang tepat. Ketika akan memasuki musim kemarau, pembasahan harus sudah mulai dilakukan. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit, terutama untuk menjangkau titik api yang berada di bagian dalam. Karena itu, kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan. Harapannya, ke depan langkah pencegahan seperti ini dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Agustiar.
Sebagai langkah percepatan penanganan menyusul meningkatnya potensi karhutla, Pemprov Kalteng resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla yang berlaku terhitung mulai 31 Agustus 2026 hingga 29 September 2026. Penetapan status ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengerahan personel, mempermudah mobilisasi sumber daya, serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ungkap Agustiar.
Untuk mendukung operasi di lapangan, sejumlah bantuan peralatan telah diterima, seperti 10 unit eksavator, sekitar 100 unit mesin pemadam kebakaran, selang air, serta perlengkapan pendukung lainnya. Selain itu, Gubernur memastikan bahwa dukungan anggaran penanganan bencana dalam kondisi aman dan tidak terdampak efisiensi. Pemerintah telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT,” tegas Agustiar.
Tidak hanya fokus pada pemadaman fisik di lapangan, Pemprov Kalteng juga mengeluarkan kebijakan strategis bagi dunia pendidikan. Satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB diinstruksikan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa status tanggap darurat dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil di masing-masing wilayah demi keselamatan peserta didik.
Melalui langkah terpadu, sinergi bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan masyarakat, Pemprov Kalteng berkomitmen penuh menjaga keselamatan warga sekaligus kelestarian lingkungan di Bumi Tambun Bungai.(red/usm)
