PALANGKA RAYA,kontenborneo – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026. Agenda utama rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (30/03/2026) ini adalah mendengarkan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, jajaran legislatif menerima paparan dari Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, yang hadir mewakili Gubernur Agustiar Sabran. Rapat ini menjadi bagian krusial dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Saat memimpin jalannya sidang, Ketua DPRD Arton S. Dohong bersama para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kalteng menyimak capaian indikator makro pembangunan yang disampaikan pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 74,86 serta realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp7,21 triliun.
Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam pidatonya menegaskan bahwa penyampaian dokumen ini di hadapan para wakil rakyat adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif.
“Penyampaian LKPj adalah wujud koordinasi, komunikasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Edy Pratowo di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Legislatif juga mencatat sejumlah program strategis yang dipaparkan, seperti keberlanjutan Kartu Huma Betang Sejahtera, Program Makan Bergizi Gratis, serta cakupan JKN yang kini melampaui 100 persen. Pihak pemerintah daerah mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan politik dan pengawasan dari pihak DPRD.
“Capaian ini adalah hasil sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak dalam mendorong pembangunan Kalimantan Tengah,” tegas Wagub saat memberikan apresiasi kepada jajaran legislatif.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan prosesi serah terima dokumen LKPj secara resmi kepada Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong. Penyerahan ini menandai dimulainya tahap evaluasi mendalam oleh fraksi-fraksi dan komisi-komisi di DPRD untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur FORKOPIMDA, para Wakil Ketua DPRD, Kepala OPD terkait, serta seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan mengawal proses evaluasi LKPj ini ke tahap selanjutnya.(red/usm/kontenborneo)
