PALANGKA RAYA,kontenborneo – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan persiapan program pembiayaan bagi pelaku usaha kecil melalui rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET). Rapat berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, pada Jumat (10/04/2026).
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, memimpin langsung jalannya rapat mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng. Pertemuan ini bertujuan memperkuat skema permodalan agar lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Bumi Tambun Bungai.
Dalam arahannya, H. Darliansjah menyoroti hambatan klasik yang masih mencekik pelaku usaha lokal, mulai dari rendahnya akses kredit formal, tingginya bunga, hingga kendala agunan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberikan bantuan setengah hati.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” tegas Darliansjah.
Pemprov Kalteng merancang Program HAGUET sebagai solusi kolaboratif yang menggandeng Bank Kalteng dan lembaga penjamin. Keunggulan utama skema ini adalah penerapan bunga nol persen bagi debitur. Beban bunga sebesar 6 persen per tahun akan dibagi rata, yakni 3 persen disubsidi Pemprov melalui APBD dan 3 persen ditanggung pihak bank.
Program ini menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor pangan lokal, perikanan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa. Setiap debitur dapat mengakses plafon kredit maksimal hingga Rp50 juta. Untuk meminimalkan risiko, PT Jamkrida Kalteng akan memberikan penjaminan kredit hingga 70 persen.
Selain dukungan finansial, Pemprov Kalteng juga menyiapkan inovasi digital berupa dashboard monitoring untuk memantau kinerja UMKM dan risiko kredit secara real time. Secara ekonomi, program ini diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran uang daerah hingga Rp225 miliar dan menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.
Saat ini, pemerintah daerah tengah mempercepat penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum agar penyaluran kredit dan pendampingan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hadir pula dalam rapat tersebut Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(red/usm/mmckalteng)
