MUARA TEWEH, kontenborneo – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan kegiatan operasional di seluruh satuan pendidikan tetap berjalan normal melalui dukungan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler. Hal ini ditegaskan menyusul kebijakan pemerintah daerah yang secara resmi tidak mengalokasikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun anggaran 2026.(14/2)
Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin A. Surapati, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran BOSDA Tahun Anggaran 2025 agar tidak ada tunggakan yang tersisa.
Syahmiludin mengungkapkan bahwa sesuai arahan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., pemerintah daerah kini tengah menggodok skema dukungan operasional baru. Langkah ini bertujuan agar sekolah memiliki sumber pendanaan alternatif yang sah secara hukum dan tidak hanya bergantung pada dana BOS dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara sedang merumuskan skema dukungan operasional baru yang memiliki payung hukum jelas agar satuan pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada dana BOS pusat,” ujar Syahmiludin.
Dinas Pendidikan menekankan bahwa dukungan operasional rutin merupakan elemen vital dalam dunia pendidikan, khususnya untuk pemeliharaan bangunan serta sarana prasarana sekolah. Tanpa perawatan yang berkelanjutan, aset-aset pendidikan dikhawatirkan akan cepat mengalami kerusakan yang justru akan membebani anggaran di masa depan.
Selain membahas skema baru, pemerintah daerah juga menggencarkan sosialisasi BOSP Reguler 2026 yang mengacu pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2026. Syahmiludin mengingatkan seluruh pengelola sekolah untuk memperhatikan validitas data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Validitas data Dapodik sangat penting dalam penentuan alokasi dana. Kami juga menekankan penguatan pengawasan dan akuntabilitas agar pengelolaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui strategi ini, Pemkab Barito Utara berkomitmen tetap mengedepankan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat meskipun terdapat perubahan skema penganggaran di tingkat daerah.(red/sal)
