PALANGKA RAYA, kontenborneo.com – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait capaian dan kendala pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya, Linae Victoria Aden menekankan bahwa pelaksanaan Stranas PK merupakan langkah krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” tegas Linae di hadapan para peserta rapat.
Linae menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung Stranas PK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Terkait agenda kunjungan tim evaluasi, Linae menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan persiapan secara menyeluruh. “Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan mematangkan persiapan seluruh pihak sebelum kedatangan tim dari pusat.
“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ungkap Eko.
Eko menambahkan bahwa kunjungan tersebut nantinya tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga didampingi oleh sejumlah kementerian terkait.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” jelas Eko.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis kunjungan Tim Stranas PK akan berjalan lancar dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat integritas tata kelola pemerintahan di Bumi Tambun Bungai. (red/usm/mmckalteng)
