MUARA TEWEH- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara, Naruk Saritani, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Naruk menegaskan bahwa penyusunan APBD memiliki peran krusial karena menjadi pijakan utama pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan pada tahun mendatang. Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya.
Salah satu sorotan utama fraksi adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Naruk, peningkatan PAD harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan aset daerah, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital.
“Penguatan PAD menjadi kunci agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya keselarasan RAPBD 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Keselarasan tersebut dinilai penting agar kebijakan anggaran lebih terarah dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, kondisi infrastruktur turut menjadi perhatian. Fraksi menilai masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius melalui program pembangunan maupun pemeliharaan yang berkelanjutan.
Terkait kondisi keuangan daerah, Naruk menyoroti adanya defisit RAPBD 2026 sebesar 3,75 persen. Ia meminta pemerintah daerah mengelola defisit tersebut secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendorong keberpihakan APBD kepada kelompok rentan seperti petani, pelaku UMKM, perempuan, dan anak.
“APBD harus dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Naruk. (red)
