MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (21/11/2025).
Pandangan umum fraksi disampaikan oleh juru bicara F-KIR, Hj. Sri Neni Trianawati, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD. Mengawali penyampaian, ia mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur atas kelancaran jalannya sidang serta menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Setelah mencermati pidato pengantar Bupati pada paripurna sebelumnya, F-KIR menilai masih terdapat sejumlah hal dalam kebijakan umum APBD 2026 yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Fraksi menekankan pentingnya penerapan prinsip penganggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkeadilan.
“Prinsip-prinsip tersebut harus tercermin secara nyata sejak perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Kami memerlukan penjelasan konkret terkait implementasinya,” tegas Sri Neni.
F-KIR juga menyoroti besaran dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,974 triliun, termasuk keberadaan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025 dalam struktur pembiayaan daerah. Menurut fraksi, penggunaan maupun perubahan alokasi dana tersebut harus dijelaskan secara rinci agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, fraksi memberikan perhatian khusus pada defisit APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp117,7 miliar atau sekitar 3,75 persen. Pemerintah daerah diminta menjelaskan faktor penyebab defisit serta langkah strategis untuk mengelolanya agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di kemudian hari.
Menutup penyampaiannya, Hj. Sri Neni menegaskan komitmen F-KIR untuk mengikuti seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD dan pihak eksekutif sesuai agenda yang telah ditetapkan. (red)
