Kuala Kapuas, kontenborneo.com – DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka konsolidasi dengan pihak Kemendagri dalam rangka percepatan proses ketetapan tapal batas Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Ardiansah bersama Wakil Ketua II DRPD Kapuas Berinto dan anggota DPRD lainnya bertatap muka langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Dalam konsolidasi di tingkat kementerian, DRPD Kapuas berhasil melahirkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) sebagai dasar hukum dan pedoman untuk ketetapan wilayah Kapuas – Barito Utara di Kalimantan Tengah.
“Permendagri ini bisa dibuat, menyusul keberhasilan kita menyiapkan syarat administrasi baik di tingkat daerah, provinsi, maupun kementerian. Kongkrit yang kita sodorkan,” ujar Ardiansah di Kapuas, Senin (10/3/2025).
Ardiansah mengatakan, lahirnya Permendagri ini bukan serta merta bisa langsung diimplementasikan, masih menunggu keputusan Mendagri Tito Karnavian. Hal demikian berdasarkan informasi dari Direktur Topomini dan Batas Daerah Raziras Rahmadillah dalam pertemuan itu.
“Permendagri ini sudah dimasukan ke mentri. Infonya, kemungkinan tanda tangan menteri dilakukan setelah selesai semua tahapan Pilkada 2024,” ucap Ardiansyah.
Kendati demikian, berulang naik turun kementerian mengurus hal yang sama. Dengan progres ini, Ardiansah mengaku cukup senang.
Ardiansyah Legislator dari Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa perjuangan mulai dari eksekutif – legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi, begitupun kelompok tokoh masyarakat yang ada di wilayah perbatasan turun tangan demi menuntaskan tanpal batas di semua sisi Kabupaten Kapuas ini.
“Kita berharap, proses penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten Barito Utara ini berjalan lancar. Semoga setelahnya tak ada lagi hambatan yang memadai yang berpotensi mengganggu pemerataan pembangunan,” harap Ardiansyah Legislator dari Partai Golkar ini .
