KATINGAN, kontenborneo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Budy Hermanto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan atas realisasi pembayaran gaji ke-13 bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Budy Hermanto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada media pada Minggu (29/6/2025) melalui sambungan telepon seluler. Pembayaran ini mencakup ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pembayaran gaji ke-13 ini, menurut Budy Hermanto, terlaksana dengan cepat setelah Komisi II DPRD mengadakan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa pekan sebelumnya. Pemkab Katingan langsung memproses administrasinya secara reflektif sehari setelah RDP.
“Satu hari kemudian semua ASN baik yang berstatus PNS maupun PPPK menyatakan sudah menerimanya. Ini yang membuat saya mengapresiasi terhadap Pemkab setempat,” aku Budy Hermanto.
Legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menjelaskan bahwa tujuan pembayaran gaji ke-13 adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ASN dalam melayani masyarakat.
Selain itu, pembayaran ini diharapkan dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan hidup serta persiapan menghadapi semester baru, khususnya untuk keperluan pendidikan lanjutan putra-putri mereka.
“Misalnya, untuk melanjutkan putra-putrinya ke sekolah lanjutan, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA serta dari SMA memasuki Perguruan Tinggi,” sebutnya.
Budy Hermanto mendorong Pemkab Katingan agar terus memperhatikan kesejahteraan semua ASN di lingkup Pemkab, termasuk mereka yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kecamatan, dan Kelurahan, sesuai dengan kinerjanya. Ia meyakini, perhatian terhadap kesejahteraan akan berdampak positif pada kinerja ASN.
“Maksudnya, ketika selalu diperhatikan tingkat kesejahteraannya, insya Allah mereka pun akan selalu memperhatikan kewajibannya sebagai abdi negara,” ujar wakil rakyat asal dapil Katingan II ini.
Meskipun demikian, Budy Hermanto meminta semua ASN lingkup Pemkab setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Ia menekankan agar tidak ada masyarakat yang kecewa, baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan perizinan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas rumah sakit, puskesmas, pustu atau dari instansi lainnya,” ingat mantan Ketua KNPI ini. (red/ARS)
