PALANGKA RAYA, Kontenborneo.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menyatakan bahwa penurunan signifikan anggaran transfer dari pemerintah pusat menyulitkan upaya perbaikan dan pemulihan ruas jalan negara di provinsi tersebut. Lohing menilai pemangkasan dana ini menjadi penghambat utama pemulihan infrastruktur jalan di Kalteng.
Lohing Simon menjelaskan bahwa kerusakan jalan yang terjadi bukan sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah, melainkan karena alokasi dana dari pusat yang semakin mengecil. Ia menegaskan, sebagian besar tanggung jawab jalan nasional berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Jalan Nasional, sehingga pendanaan sangat bergantung pada dukungan penuh dari pusat.
“Penurunan anggaran pusat membuat penanganan jalan rusak menjadi lambat dan tidak sebanding dengan panjang ruas jalan di Kalteng,” tambah Lohing.
Ia menyebutkan bahwa kondisi geografis Kalteng yang luas menambah tantangan besar bagi perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, dengan dana yang tersedia saat ini, sangat sulit bagi daerah untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius.
Lohing Simon berharap agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan anggarannya. Ia menilai provinsi penghasil sumber daya alam seperti Kalteng seharusnya mendapat porsi pendanaan yang lebih adil untuk pembangunan infrastruktur.
Isu ini menjadi perhatian serius DPRD karena jalan yang rusak berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang. Untuk itu, DPRD Kalteng meminta adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR agar perbaikan jalan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.(red/Kontenborneo.com)
