MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menaruh perhatian serius pada kualitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi menilai anggaran daerah harus disusun secara terbuka, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, H Suparjan Efendi, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Barito Utara yang digelar Jumat pekan lalu. Ia menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya menjadi formalitas tahunan, melainkan alat utama untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Menurut Suparjan, setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki tujuan jelas dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai efektivitas anggaran menjadi kunci agar belanja daerah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar APBD 2026 difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar disebut sebagai prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Tak kalah penting, Suparjan menekankan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD harus dilakukan secara konsisten agar seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dengan sejumlah penekanan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima APBD Tahun Anggaran 2026, dengan catatan pelaksanaannya dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Barito Utara. (red)
