MUARA TEWEH,kontenborneo – Meningkatnya berbagai fenomena dan anomali sosial seperti penyalahgunaan narkoba, tingginya angka perceraian termasuk pada pasangan usia muda, hingga sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi, menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial tersebut harus disikapi dengan langkah cepat, tepat, dan aman melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
“Fenomena dan anomali sosial yang terjadi saat ini, seperti tingginya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus-kasus kekerasan yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah, menjadi tantangan bersama yang harus segera ditangani dengan tindakan nyata dan terukur,” kata Rayadi, Selasa (2/6/2026)..
Menurutnya, posisi Kesbangpol dalam struktur pemerintahan daerah memiliki keterbatasan sebagai pelaksana langsung karena lebih banyak berada pada urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden yang dilaksanakan di daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan terdapat pembagian kewenangan antara urusan absolut yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui instansi vertikal, urusan konkuren yang dilimpahkan kepada daerah melalui otonomi daerah, serta urusan pemerintahan umum. Kesbangpol berada pada urusan pemerintahan umum yang secara kelembagaan masuk dalam fungsi penunjang pemerintahan daerah.
“Karena itu, kami mendorong perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung pada urusan wajib dan pilihan untuk melakukan langkah-langkah eksekusi di lapangan. Kesbangpol Barito Utara berperan memberikan dukungan, penguatan wawasan kebangsaan, serta memastikan setiap program tetap memperhatikan nilai-nilai keindonesiaan dan kearifan lokal,” ujarnya.
Rayadi juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang dihadapi Kesbangpol di berbagai daerah. Namun demikian, pihaknya memahami bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran untuk urusan wajib dan pilihan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kesbangpol Barito Utara tidak mempermasalahkan keterbatasan anggaran tersebut. Kami memahami bahwa APBD harus lebih dulu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui urusan wajib dan pilihan. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat juga merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.
Dalam upaya membumikan Pancasila, Kesbangpol Barito Utara terus melaksanakan berbagai program yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan, seperti pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), penyaluran bantuan keuangan partai politik, serta pemberian hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Selain itu, Kesbangpol juga mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila melalui praktik langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh seluruh perangkat daerah.
“Kami melihat pembumian Pancasila saat ini lebih efektif dilakukan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar melalui pola penataran seperti masa lalu yang rentan dipersepsikan sebagai doktrinasi. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Rayadi juga menyambut positif rencana dilaksanakan SMA Negeri 4 Muara Teweh yang akan mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Kebangsaan dalam waktu dekat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan kemandirian dunia pendidikan dalam menanamkan karakter kebangsaan kepada generasi muda.
“Ini merupakan berkah bagi kita semua. SMAN 4 Muara Teweh berinisiatif mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Kebangsaan yang berkomitmen membangun lingkungan pendidikan yang berkarakter keindonesiaan, menjunjung kearifan lokal, dan berwawasan kebangsaan. Kami tentu sangat mendukung langkah positif tersebut,” pungkas Rayadi. (red/saleh/kominfo)
