MUARA TEWEH ,kontenborneo.com– Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara zoom meeting pada Senin (8/9/2025). Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan ini di Aula Setda Lantai I.
Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, Sekda Drs. Muhlis, para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya turut hadir dalam Rakor tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung Rakor dengan agenda utama membahas kondisi terkini inflasi nasional dan strategi pengendalian harga pangan serta kebutuhan pokok. Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Mendagri meminta pemerintah daerah aktif memantau perkembangan harga, menyiapkan langkah mitigasi, dan memastikan kelancaran distribusi logistik.
Rakor tersebut juga membahas proyeksi tren inflasi menjelang akhir tahun 2025 dan kesiapan daerah menghadapi potensi kenaikan harga. Pemerintah berharap sinergi kebijakan pusat dan daerah mampu menekan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menyatakan kesiapan mendukung langkah strategis pemerintah pusat mengendalikan inflasi. Pemkab Barito Utara akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, menjaga ketersediaan stok bahan pangan, dan melaksanakan operasi pasar murah jika diperlukan. Pemkab Barito Utara akan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemkab juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi barang.
Lembaga legislatif menegaskan komitmen mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan. DPRD Barito Utara akan mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah menekan angka kemiskinan, melalui regulasi maupun penganggaran. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar program yang dicanangkan tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
Rakor yang dipimpin Kemendagri ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Red/kontenborneo.com)
