PALANGKA RAYA, Kontenborneo.com – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan III, Sugiyarto, menyoroti situasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Lamandau dan sekitarnya. Ia menilai kelangkaan yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir telah mencapai tahap mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah maupun pihak Pertamina.
Sugiyarto menjelaskan, sejak awal November, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut mengalami keterlambatan distribusi BBM yang signifikan. Jika sebelumnya pasokan BBM datang setiap hari, kini pengiriman hanya dilakukan dua hingga tiga hari sekali, bahkan beberapa titik tidak menerima suplai dalam waktu yang lebih lama.
“Ini sudah mulai berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Keterlambatan pengiriman membuat antrean panjang tidak terhindarkan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut,” ucap Sugiyarto, Kamis (6/11/2025).
Ketua Komisi III ini mengungkapkan bahwa kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi seperti Pertalite, tetapi juga merambah pada Pertamax yang seharusnya lebih mudah diperoleh.
“Bahkan Pertamax pun mulai dibatasi. Di SPBU Asam Baru kemarin, pembelian hanya dibolehkan maksimal 30 liter per kendaraan. Padahal masyarakat sudah memilih BBM non-subsidi agar lebih mudah, tapi sekarang justru sulit didapat,” ungkapnya.
Menurut Sugiyarto, situasi ini menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat di daerah pedalaman. Warga harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan bensin, sementara pelaku usaha transportasi, pertanian, dan perkebunan mulai merasakan dampak buruknya.
“Lamandau memang penduduknya sekitar 102 ribu jiwa, tapi mobilitas ekonominya sangat tinggi. Pasokan yang tidak stabil ini memukul banyak sektor. Truk angkutan hasil kebun pun ikut terhambat karena antrean di SPBU,” jelasnya.
Sugiyarto menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM. Ia mendesak agar stok Pertamax ditingkatkan sebagai opsi sementara jika pasokan Pertalite sedang terbatas. “Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan jenis BBM. Yang penting tersedia. Jangan sampai mereka dipaksa berhemat karena tidak ada barangnya,” katanya.
Ia juga menyoroti informasi adanya keterbatasan stok BBM di wilayah Kumai, yang berfungsi sebagai penopang distribusi ke Lamandau dan sekitarnya. Keterbatasan stok di sumber utama ini menyebabkan tumpukan antrean distribusi dan penundaan pengiriman, meskipun Delivery Order (DO) sudah diterbitkan.
“Jika di sumbernya saja sudah terbatas, tentu daerah turunannya terkena imbas. Ini harus segera ditelusuri. Apakah masalah berada pada kuota, stok, atau jalur distribusi yang terganggu,” ujarnya.
Sugiyarto mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng melalui instansi terkait, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera meninjau langsung ke wilayah operasi Pertamina, baik di Kumai maupun Sampit, guna mendapatkan penjelasan resmi dan memastikan adanya langkah penanganan dari Pemerintah. (red/Kontenborneo.com)
