PALANGKA RAYA kontenborneo.com– Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (15/10/2025).
Rapur yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong ini memiliki agenda utama penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekda menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi memproyeksikan pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun. Penyusunan angka ini mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal nasional, serta realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, Sekda mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun. Penurunan ini memberi dampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Penurunan dana transfer ini turut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah,” ujar Sekda.
Menanggapi masukan dari Fraksi-Fraksi, Sekda menyampaikan pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, sejalan dengan program nasional Koperasi Merah Putih, tanpa mengabaikan belanja wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Terhadap Fraksi Partai Golkar, Sekda mengatakan Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif melalui efisiensi dan realokasi belanja operasional, termasuk pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas pembangunan. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis digital dan mengoptimalkan kontribusi BUMD.
Menjawab Fraksi Partai Gerindra, Sekda menegaskan Pemerintah Provinsi berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh kabupaten/kota, mendukung sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi dan hilirisasi, serta menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah terpencil. Upaya pemerataan pelayanan publik terlaksana melalui pengangkatan guru P3K dan platform PENA Kalteng.
Menjawab Fraksi Partai Demokrat, Sekda menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar. Kepada Fraksi PKB, Sekda menegaskan penyusunan APBD 2026 tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan.
Kepada Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PAN, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, seperti e-PAHARI dan Samsat Huma Betang.
Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat demi membangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas. (red/kontenborneo.com)
