PALANGKA RAYA, kontenborneo.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk meninjau kembali arah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang bergerak di sektor perhotelan.
Menurut Muhajirin, bidang perhotelan akan lebih efisien bila dijalankan oleh pihak swasta, sehingga potensi keuntungan dapat menjadi lebih maksimal dan pengelolaan usaha menjadi lebih profesional.
Muhajirin berpendapat bahwa sudah saatnya BUMD difokuskan pada sektor yang benar-benar produktif serta mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau dijalankan oleh swasta, peluang untuk berkembang lebih besar. BUMD sebaiknya diarahkan pada bidang usaha yang punya prospek jangka panjang,” ujar Muhajirin pada hari Kamis, 23 Oktober 2025.
Sebagai gambaran sektor prospektif, Muhajirin menilai sektor pengolahan hasil perkebunan, seperti pabrik mini Crude Palm Oil (CPO) di wilayah sentra sawit, memiliki potensi besar untuk digarap. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Muhajirin mengungkapkan bahwa hingga tahun ini, belum ada tambahan penyertaan modal untuk dua BUMD milik Pemprov Kalteng.
“Untuk sementara memang belum ada penyertaan modal baru. Kita masih menunggu bagaimana arah kebijakan keuangan daerah dalam APBD 2026 nanti,” jelas Muhajirin.
Harapan Menjadi BUMD Mandiri dan Sehat, Muhajirin berharap pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat terus berinovasi mencari bentuk usaha yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Idealnya, BUMD bisa tumbuh menjadi badan usaha yang mandiri, sehat, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Jangan hanya beroperasi untuk menutupi biaya rutin, tapi benar-benar bisa menjadi kebanggaan daerah,” pungkas Muhajirin.
