Barito Kuala – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD setempat, Rabu (25/03/2026).
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menyampaikan bahwa LKPj merupakan bentuk laporan kepala daerah kepada DPRD terkait pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia menambahkan, informasi dalam LKPj juga menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi, baik berupa masukan, saran, maupun perbaikan terhadap kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mengalami penyesuaian hingga mencapai lebih dari Rp1,95 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan daerah hingga akhir tahun tercatat sebesar Rp1,71 triliun atau sekitar 87,64 persen.
Dari sisi pelaksanaan program, capaian fisik pembangunan daerah dinilai cukup tinggi, yakni mencapai 97,97 persen. Bupati menyebut angka tersebut menunjukkan mayoritas kegiatan telah berjalan sesuai dengan target perencanaan.
Menurutnya, arah pembangunan daerah masih difokuskan pada pelayanan dasar, seperti peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan sarana prasarana serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas melalui pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas tenaga medis.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanganan stunting juga terus dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menjelaskan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, khususnya di sektor transmigrasi. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dana sebesar Rp4,88 miliar berhasil direalisasikan hingga 92,10 persen.
Program tersebut mencakup pembangunan fasilitas umum, peningkatan sarana pendidikan, perbaikan jalan desa dan usaha tani, hingga pengembangan kawasan strategis yang diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (red)
