MUARA TEWEH-Anggota DPRD Barito Utara, Hj. Sri Neni Trianawati, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara bersama kalangan akademisi atas penyusunan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dinilai komprehensif dan berbasis data ilmiah.
Menurut Sri Neni, langkah inventarisasi GRK tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ia menilai ketersediaan data emisi yang akurat sangat dibutuhkan di tengah dampak perubahan iklim yang kian dirasakan masyarakat.
“Inventarisasi GRK ini merupakan pijakan strategis agar kebijakan lingkungan kita benar-benar berbasis data. Dengan begitu, arah pembangunan daerah bisa lebih terkendali dan berwawasan lingkungan,” ujarnya, Selasa (3/12/2025).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrem, banjir, hingga penurunan kualitas lingkungan, menurutnya, menuntut respons kebijakan yang lebih konkret dan terukur.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data emisi tersebut untuk menyusun strategi mitigasi yang efektif, baik di sektor energi, pengelolaan sampah, maupun tata guna lahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sri Neni berharap laporan inventarisasi GRK tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan ditindaklanjuti dengan program nyata pengurangan emisi serta penguatan kerja sama lintas sektor.
“Pengendalian emisi bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi seluruh OPD dan masyarakat. Kolaborasi harus terus diperkuat agar Barito Utara bisa berkontribusi dalam upaya nasional penurunan emisi,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong peningkatan edukasi publik terkait perubahan iklim dan penerapan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ekspose laporan GRK 2025 ini diharapkan menjadi tonggak awal peningkatan kualitas lingkungan hidup dan komitmen Barito Utara menuju pembangunan rendah emisi. (red)
