MUARA TEWEH – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (24/11/2025), menjadi forum penyampaian tanggapan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar di ruang utama DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini.
Paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati Shalahuddin mengapresiasi seluruh fraksi atas kritik, saran, dan masukan yang diberikan. Menurutnya, pandangan fraksi menjadi bahan penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bupati menyampaikan bahwa seluruh fraksi pada prinsipnya sepakat Raperda APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menanggapi Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati menjelaskan bahwa belanja infrastruktur publik mendapat porsi terbesar dalam APBD 2026 dengan alokasi mencapai Rp1,71 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, serta penguatan sarana pendidikan dan kesehatan.
Terkait belum dicantumkannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Bupati menerangkan hal itu disebabkan belum terbitnya regulasi defisit APBD dari pemerintah pusat. Sementara penyertaan modal daerah telah dibahas dan ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2024.
Kepada Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan efisien dalam pengelolaan anggaran. Ia juga mengungkapkan bahwa Transfer ke Daerah tahun 2026 telah dipastikan sebesar Rp1,57 triliun.
Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati memastikan sejumlah program prioritas tetap berlanjut pada 2026, di antaranya pembangunan Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta penguatan infrastruktur dasar.
Sementara kepada Fraksi PKB, Bupati memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Ia juga menegaskan komitmen alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar pembangunan Barito Utara ke depan semakin terukur, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutup Bupati. (red)
