JAKARTA, kontenborneo.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Standar Harga Bidang Konstruksi Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (4/06/2026).
Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Asisten II Setda, Kepala BPKAD, Kepala BP2RD, serta Tim Penyusun Standar Harga Kabupaten Barito Kuala.
Dalam arahannya, Bupati Bahrul Ilmi menegaskan bahwa standar harga bidang konstruksi merupakan instrumen fundamental dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, akurasi dalam menetapkan harga bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Penyusunan standar harga yang presisi menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Bahrul Ilmi.
Bupati juga mengingatkan bahwa ketidaksesuaian dalam penetapan standar harga berisiko menghambat kualitas output pembangunan fisik serta berpotensi menimbulkan kendala administratif maupun hukum di masa depan.
Menyoroti dinamika ekonomi saat ini, Bahrul Ilmi menjelaskan bahwa kenaikan harga material, upah tenaga kerja, dan peralatan konstruksi yang signifikan menuntut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk lebih responsif.
“Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk bergerak cepat, responsif, dan cermat dalam menetapkan standar harga yang tidak hanya realistis secara ekonomi, tetapi juga memiliki dasar legalitas yang kuat. Dengan demikian, standar harga yang disusun dapat menjadi acuan yang kokoh dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah,” tegasnya.
Workshop yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini menghadirkan tenaga ahli dari PT Pilar Teknologi Surabaya sebagai narasumber. Menutup sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi mengajak seluruh peserta untuk berkolaborasi dan bekerja keras guna menghasilkan standar harga yang berkualitas demi efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
