PALANGKA RAYA, Kontenborneo.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Riska Agustin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk berfokus secara ketat pada sektor prioritas pembangunan saat menggunakan anggaran tahun 2026. Permintaan ini muncul sebagai respons atas pemangkasan signifikan transfer ke daerah dari pusat yang menyebabkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk tahun 2026.
Riska mengutarakan hal ini kepada awak media di ruang kerjanya pada Senin siang (20/10/2025). Ia menekankan bahwa Pemprov perlu memfokuskan penggunaan anggaran hanya pada pelaksanaan program yang secara langsung memberikan dampak positif kepada masyarakat luas.
“DPRD bersama Pemprov juga perlu mencermati, sekiranya ada anggaran-anggaran yang khususnya itu memang belum terlalu urgensi, sebaiknya kita efisiensikan,” ucap legislator dari Partai Golkar tersebut.
Riska Agustin menambahkan, pelaksanaan skala prioritas harus diutamakan, terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Efisiensi ini berdampak secara lebih luas hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan ini pun kan pasti banyak program-program prioritas termasuk yang penting dari sektor kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Ia berharap Pemprov dapat melaksanakan program pembangunan pada tahun 2026 dengan baik dan merata di seluruh wilayah, mencakup 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.
“Prioritas pendidikan dan kesehatan itu masih sangat kita perlukan dan juga infrastruktur untuk kelanjutan jalan maupun pemeliharaan. Itu juga perlu menjadi perhatian DPRD provinsi maupun dari pemerintah provinsi juga untuk mencermati agar semuanya berkesinambungan, pembangunan di Kalteng ini bisa merata di 13 kabupaten dan 1 kota,” pungkas Riska.
