Puruk Cahu,kontenborneo.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Akhirudin, mengapresiasi pelaksanaan Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Murung Raya terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 13 pemerintah desa yang menerima penghargaan atas kepatuhan dalam menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Inspektorat tersebut berlangsung di Gedung GPU, Puruk Cahu, Selasa (17/11/2026), dan dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., Ketua DPRD Rumiadi, Arsuni, S.E., Plt. Inspektur, kepala OPD, para camat, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.
Menurut Akhirudin, kegiatan gelar pengawasan memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah desa agar semakin tertib dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Hasil pemeriksaan juga perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki administrasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Hasil pemeriksaan ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan akuntabilitas publik,” ujar Akhirudin di Puruk Cahu.
Ia menyebut pemberian penghargaan kepada 13 desa tersebut merupakan bentuk apresiasi nyata atas komitmen dan kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Akhirudin berharap capaian ini dapat menjadi lecutan motivasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Murung Raya.
“Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh desa untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh,” tuturnya.
Adapun 13 desa penerima penghargaan kepatuhan LHP APIP tersebut yakni Desa Bahitom, Danau Usung, Juking Pajang, Tahujan Ontu, Tabulang, Pelaci, Muara Jaan, Pantai Laga, Olung Dojou, Sungai Gula, Tumbang Molut, Olung Hanangan, dan Olung Nango.
Akhirudin berharap seluruh pemerintah desa di Kabupaten Murung Raya terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, responsif menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mengalokasikan anggaran sesuai peruntukannya.
“Penggunaan anggaran desa yang tepat sasaran akan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Akhirudin.


















